Pro dan kontra usulan Susi agar Indonesia keluar dari G20
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan penilaian kontroversial. Dia berpendapat masuknya Indonesia dalam forum 20 negara perekonomian terbesar dunia (G20) itu tidak ada manfaatnya.
Pendapat Susi itu tentu bertolak belakang dengan pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membangga-banggakan capaian Indonesia masuk forum G20. Capaian itu dimasukkan dalam salah satu prestasi pemerintah yang sanggup mengantar Indonesia sejajar dengan negara besar di dunia.
Susi justru melihat kerugian yang harus diterima Indonesia ketika ikut G20. Kerugian itu harus dialami di sektor kelautan. Semisal, nilai ekspor Tuna Indonesia mencapai USD 700 juta. Gara-gara G20, Indonesia tidak dapat kemudahan zero persen tarif dan harus membayar tarif 14 persen dengan nilai USD 105 juta.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti tidak menjadikan Pulau Susi sebagai pulau pribadi? Susi merasa itu bukan pulau pribadinya. Untuk itu, dia tidak mengkomersilkam pulau tersebut.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa yang dikatakan PM Singapura tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Mengapa Indonesia ikut di Nikkei Forum? Di Nikkei Forum 2024 bertajuk 'The Future of Asia 2024', Airlangga yang mewakili Presiden Joko Widodo turut dalam bagian Commermorative Dinner yang dibuka dengan sambutan dari Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida.
-
Kenapa Timnas U-20 batal main di Piala Dunia? Air mata pemain Timnas U 20 batal bertanding di Piala Dunia usai FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. "Makasih banyak pak, O Iya pak kami tau pak nasib bapak sudah terjamin, masa depan bapak juga sudah bagus. Sedangkan Kami pak? Kami baru mau merintis karier menjadi lebih baik, tapi batu lompatan kita sudah diancurin sama bapaks"
-
Apa yang membuat Indonesia kalah? Indonesia menerima tiga kartu kuning (-3), sedangkan Arab Saudi hanya mendapatkan dua kartu kuning (-2).
"Masuk G20 tidak ada untungnya untuk kelautan kita. Karena ini kita jadi kena impor tarif. Padahal nilai udang kita saja mencapai miliaran dolar Amerika. Kemudian ada impor tarif beberapa, tidak ada untungnya dibantu G20," ucap Susi dalam dialog bersama pengusaha di KKP, Jakarta, Selasa (11/10).
Susi menyindir pemerintahan SBY yang membanggakan kinerja pemerintah berhasil membawa Indonesia masuk G20. Menurut Susi, Indonesia tidak perlu gengsi dan sombong karena berada dalam organisasi G20. Apalagi Indonesia hanya jadi negara penggembira dan tidak memiliki pengaruh kuat. Bahkan keputusan mereka cenderung merugikan Indonesia.
"Kita tidak perlu sombong. Kalau duit hilang buat apa. Kita di G20 tidak bisa kasih keputusan apa-apa karena kita bukan negara G8. Kita pengikut penggembira saja," tegasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan tidak ada hubungan diplomatik, maka pertandingan tidak boleh ada bendera dan tidak boleh menyanyikan lagu nasional Israel
Baca SelengkapnyaIndonesia resmi jadi anggota penuh FATF ke-40 pada 27 Oktober 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga menyingung soal perubahan iklim yang berdampak langsung ke Indonesia
Baca SelengkapnyaIndonesia saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan, pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya