PSI sebut ACTA salah alamat buat laporan ke Ombudsman

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) membuat laporan ke Ombudsman RI keliru. Sebagai lembaga partisan ACTA dinilai tidak mencerminkan kepentingan publik.

"Jadi, ACTA sudah bias dan salah alamat. Mari kita berpolitik gagasan, bukan membuat laporan yang tidak relevan secara politik," kata Juru Bicara Bidang Hukum PSI Rian Ernest, Senin (5/3).

Menurutnya, secara politik ACTA adalah sayap hukum Gerindra. Lembaga ini, lanjutnya, juga tidak independen karena Ketua Dewan Pembina ACTA sarankan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak tergoda menjadi calon wakil presiden.

"Kami percaya integritas para komisioner Ombudsman, pasti mereka tidak akan memproses laporan ACTA," tuturnya.

Selanjutnya, kata Rian, pertemuan PSI dengan Jokowi membahas soal milenial dalam demokrasi, penggunaan sosial media sebagai sarana membangun demokrasi merupakan bagian memajukan bangsa dan negara. Apalagi di tengah derasnya informasi hoaks.

Rian menambahkan, secara hukum, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Ombudsman bertugas menerima laporan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, Istana bukan tempat melayani publik.

Selanjutnya, ada ketentuan di Undang-Undang Ombudsman soal ketentuan kewenangan menolak laporan. "ACTA belum pernah sampaikan keberatan lisan atau tertulis kepada Istana serta substansi yang dilaporkan bukan wewenang Ombudsman," tandasnya.

Sebelumnya, Dalam laporan ke Ombusman, ACTA membawa bukti unggahan berita di salah satu media online yang berisi pertemuan PSI dengan Jokowi membahas pemenangan Pilpres 2019.

"Kita berdasarkan keterangan media. Ini kan keterangan dari salah satu ketua partai (PSI) yang diliput media. Ini kan dia ngaku (membahas pemenangan Pilpres)," kata Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.