Puan Janji Segera Proses RUU Perampasan Aset: Sudah Terima Surpres Secepatnya Dibahas

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR akan segera membahas RUU Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku di parlemen. Sebab, pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (supres) ke DPR.

"Ya secepatnya. Karena sudah terima surpresnya nanti akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Puan, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Puan menjelaskan, perihal rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR yang dilakukan hari ini tidak dibahas RUU Perampasan Aset. Hal itu karena RUU Perampasan Aset belum dibahas DPR.

"Perpresnya akan kita bahas semua mekanisme, jadi ya mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan, karena belum masuk dalam mekanisme," jelas Puan.

Surpres RUU Perampasan Aset Dikirim ke DPR

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana ke DPR RI beberapa hari lalu.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, selain dirinya, Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan petugas yang diminta mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset ini.

"Itu berdasar surat tugas dari presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR dan agar segera dibahas dengan serius melalui surat B399-M-D-HK-0000-05-2023," kata Mahfud dikutip Selasa (9/5).

Dia berharap, di masa sidang berikutnya RUU Perampasan Aset sudah bisa dibahas dengan wakil rakyat. Menurutnya, produk hukum ini bisa membuat koruptor jera karena dimiskinkan.

"Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa dibahas, agar kita bisa segera membuat pelaku tindak pidana dan terutama koruptor, koruptor itu kan hanya takut miskin, bukan takut dihukum, kalau ada undang undang perampasan aset ini insya Allah (jera)," ungkap Mahfud Md.