Ratusan WNI di Australia ingatkan Jokowi cermat pilih menteri

Merdeka.com - Ratusan WNI di Australia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencoret nama menteri yang tersangkut masalah HAM. Jokowi diharapkan menolak transaksi bagi-bagi jabatan. Sebab, tanpa keberanian dan konsistensi itu Jokowi dianggap bisa gagal memenuhi harapan baru rakyat Indonesia.

Hal itu diserukan oleh ratusan warga Indonesia yang hadir dalam pertemuan publik bertema 'Indonesia Bersatu' yang digelar di pelataran terbuka Sydney Town Hall, Australia, Sabtu (25/10).

Koordinator Indonesian Solidarity Eko Waluyo menyatakan warga yang kebanyakan ibu-ibu relawan Jokowi ini merayakan pelantikan presiden dan wakil presiden baru-baru ini dengan menggelar tarian tradisional, nyanyian lagu kebangsaan, orasi politik dan diakhiri pemotongan tumpeng serta menyalakan lilin pertanda harapan baru.

Orasi dalam acara itu diisi oleh Usman Hamid, aktivis HAM yang kini menempuh studi pasca sarjana di Australian National University, Canberra.

"Tantangan pemerintah Jokowi adalah menandingi prestasi HAM era Gus Dur dan Habibie. Meskipun singkat, di masa merekalah tahanan politik Aceh, Papua dan Timor Leste dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, minoritas dilindungi dan pengadilan HAM didirikan. Di era selanjutnya, penegakan HAM berjalan di tempat, bahkan mundur," kata Usman melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (26/10).

"Sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dan mendirikan kabinet kerja. Kabinet yang diisi orang-orang yang berintegritas moral. Bukan kabinet bagi-bagi kursi jabatan ketua partai. Tapi beberapa nama yang beredar di masyarakat sangat mengkhawatirkan."

Dalam kesempatan tersebut, Usman mengajak ratusan WNI yang hadir agar mengawal setidaknya tujuh posisi menteri yang vital bagi masa depan HAM era Jokowi. Jabatan Menkopolhukam, Menhan, Menkum HAM itu krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, juga Papua, yang masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Menurut Usman, jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) vital bagi penuntasan kasus Munir. Jabatan-jabatan ini kemungkinan diisi sosok bermasalah seperti Wiranto yang masih menjadi sasaran Komisi Ahli PBB yang mengusulkan pengadilan internasional.

Sementara nama-nama yang relatif tidak bermasalah adalah jabatan Mendagri dan Menag yang dinilai Usman akan memperbaiki nasib warga Syiah dan Ahmadiyah dan kasus perlindungan rumah ibadah. Selain itu, jabatan baru Menteri Agraria juga vital bagi penyelesaian konflik agraria yang di era SBY justru semakin buruk. Ferry Mursidan Baldan yang dikabarkan mengisinya, dinilainya baik.