Respons Gerindra soal Gugatan ke MK, Masa Jabatan Ketum Dibatasi jadi 5 Tahun

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan judicial review (JC) terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Permohonan diajukan oleh dua orang bernama Eliadi Hulu warga Nias, Sumatera Utara dan Saiful Salim warga asal Mantrijeron, Yogyakarta.

Gugatan itu diterima pada Rabu 21 Juni 2023, yang dikuasakan terhadap Leonardo Siahaan. Di mana dalam gugatannya itu mereka turut mempermasalahkan jabatan ketua umum partai politik (Parpol) yang selama ini tidak diatur dalam undang-undang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai gugatan tersebut sangat aneh. Sebab, partai berhak menentukan aturan internal partainya.

"Itu aneh ya pertama soal jabatan itu, itu lebih dalam lagi, lebih spesial lagi daripada legal policy. Kalau open legal policy itu kan di DPR, kalau jabatan parpol itu ada di masing-masing partai politik," kata dia, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6).

Habiburokhman menyebut aturan tersebut semestinya hanya berlaku bagi masing-masing partai politik. Penentuan Ketum partai, merupakan hak masing-masing parpol tanpa harus diintervensi.

"Kalau dia mau atur partai orang ya aneh sekali, sesuatu yang oleh negara pengaturan partai politik dijaga banget tidak diintervensi dan tidak dimasukkan ke dalam undang-undang," ujar Habiburokhman.

"Hal yang sangat demokratis, yaitu menentukan pilihan ketua umum diserahkan kepada anggota partai politik kok mau dirampok, mau diserahkan kepada negara lewat pengaturan undang-undang, ini kan kebalik,menjungkirbalikkan akal sehat demokrasi ini orang, saya pikir aneh sekali ya enggak tahu dasarnya apa, apa karena ketidaktahuan atau dasar lain," sambungnya.

Terlebih, dia menjelaskan sumber pembiayaan partai 90 persen berasal dari kader. Hal ini yang menjadi dasar negara tak bisa ikut campur dalam penentuan ketua umum. Dia mengatakan gugatan itu sebenarnya tak berdasar pada hukum.

"Dan perlu diingat partai politik itu kan 90 persen pembiayaannya swadaya oleh masing-masing partai politiknya, masa negara mau ngatur. Kecuali seratus persen dibiayai oleh negara, kayak DPR misalnya, masuk akal," ujarnya.

"Saya kan jauh sebelum di sini kan saya bolak-balik menggugat materi ke MK. Ini jauh sekali, legal standing-nya enggak ada. Kerugian konstitusionalnya, baik kerugian yang nyata maupun potensi juga enggak ada. Mau mengaku warga ya silakan saja, secara formal menempuh. Tetapi menurut saya ini akan mentah," imbuh Habiburokhman. (mdk/rhm)