Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ribuan umat Islam Solo demo, minta hakim hukum maksimal Ahok

Ribuan umat Islam Solo demo, minta hakim hukum maksimal Ahok Ribuan umat Islam Solo demo minta Ahok dihukum maksimal. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Solo, menggelar aksi demonstrasi 'bela Islam' di Bundaran Gladag. Usai salat Jumat mereka berkumpul di Masjid Kotta Barat dan melakukan longmarch melalui jalan protokol Slamet Riyadi sepanjang 3 kilometer.

Massa yang menyesaki jalan tersebut terus menyerukan yel-yel anti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para demonstran kecewa terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun terhadap gubernur pengganti Joko Widodo (Jokowi) itu dalam kasus penistaan agama yang didakwakan.

Mereka meminta Hakim yang menyidangkan kasus tersebut agar bersikap independen dan bisa memutuskan perkara penista agama dengan hukuman maksimal. Mereka juga meminta Komisi Kejaksaan untuk memeriksa JPU, karena patut diduga ada tekanan dan kepentingan lain, selain penegakan hukum.

"Tuntutan jaksa kepada Ahok hanya 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun kembali membuat kaum muslimin terluka. Kami merasa terpanggil untuk kembali menyuarakan hati nurani dan rasa keadilan," ujar Ahmad Sigit, koordinator aksi, Jumat (28/4).

Sigit membantah jika aksi 'Bela Islam' yang dilakukan sebelumnya bermuatan politik agar Ahok tak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun aksi tersebut murni sebagai bentuk perjuangan umat Islam agar penghina agama benar-benar diadili.

"Aksi kami ini membuktikan bahwa aksi-aksi yang dulu tidak ada muatan politiknya menjelang Pilkada DKI Jakarta," tandas Sigit.

Selain tuntutan di atas, Dewan Syariah Kota Solo juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait penistaan Alquran dan ulama yang dilakukan oleh Ahok. Dewan Syariah minta Ahok dihukum berat, mengacu hukuman kepada Arswendo Atmowilopo dalam kasus serupa selama 4 tahun penjara. Serta menyerukan kepada Umat Islam agar memegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam dan hukum-hukumnya.

Aksi demonstrasi tersebut membuat arus lalu lintas menuju balai kota dan Pasar Klewer tersendat. Ratusan anggota Polresta Solo juga nampak menjaga aksi tersebut hingga selesai.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Orasi Keras Pendemo Depan MK, Singgung Pesan Rasul Soal Hakim Hingga Anies Baswedan
VIDEO: Orasi Keras Pendemo Depan MK, Singgung Pesan Rasul Soal Hakim Hingga Anies Baswedan

Para pendemo menyinggung sejumlah hal mulai dari pesan Nabi Muhammad soal jumlah hakim.

Baca Selengkapnya
Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK
Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sikap Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan Usai Hakim Protes Hingga Ngadu ke DPR
VIDEO: Sikap Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan Usai Hakim Protes Hingga Ngadu ke DPR

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).

Baca Selengkapnya
FOTO: Demo di Patung Kuda, Massa Kubu 01 dan 03 Panas-Panasan Bersujud di Tengah Sidang Sengketa Pilpres 2024
FOTO: Demo di Patung Kuda, Massa Kubu 01 dan 03 Panas-Panasan Bersujud di Tengah Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kubu 01 dan 03 menggelar aksi salat dzuhur berjemaah d tengah jalan di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Baca Selengkapnya
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim

DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.

Baca Selengkapnya
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin hingga Munarman Ajukan Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, Begini Isinya
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin hingga Munarman Ajukan Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, Begini Isinya

Rizieq Shihab hingga Din Syamsuddin menyerahkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait dua sengketa Pilpres 2024 ke MK.

Baca Selengkapnya
Gunakan Pita Putih, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR soal Kesejanteraan
Gunakan Pita Putih, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR soal Kesejanteraan

Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR. Rapat dipimpin tiga wakil ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya
Demo Mahasiswa Tolak UU Pilkada Berlanjut di Jatim, Ricuh Usai Massa Kepung Gedung DPRD
Demo Mahasiswa Tolak UU Pilkada Berlanjut di Jatim, Ricuh Usai Massa Kepung Gedung DPRD

Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tuntut Peningkatan Kesejahteraan, Seluruh Hakim di Indonesia Cuti Massal Selama Seminggu
FOTO: Tuntut Peningkatan Kesejahteraan, Seluruh Hakim di Indonesia Cuti Massal Selama Seminggu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) juga menemui pimpinan MA untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim, seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Baca Selengkapnya
Geruduk KPU, Mahasiswa Bakar Ban Tuntut Terbitkan PKPU sesuai Putusan MK
Geruduk KPU, Mahasiswa Bakar Ban Tuntut Terbitkan PKPU sesuai Putusan MK

Dalam aksi yang dihelat di depan Kantor KPU RI juga hadir mahasiswa lainnya dari berbagai universitas di Jakarta.

Baca Selengkapnya
FOTO: Padati Depan Gedung MK, Massa dari Forum Guru Besar hingga Aktivis 98 Rapatkan Barisan Kawal Konstitusi dan Demokrasi
FOTO: Padati Depan Gedung MK, Massa dari Forum Guru Besar hingga Aktivis 98 Rapatkan Barisan Kawal Konstitusi dan Demokrasi

Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.

Baca Selengkapnya