Ruang Kerja Digeledah, Khofifah Sebut KPK Hanya Bawa Flashdisk dari Ruang Sekda Jatim

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim bahwa tidak ada dokumen miliknya maupun wakil gubernur yang dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya pada Rabu (21/12) malam. Khofifah menyebut hanya ada sebuah flashdisk dari ruang Sekretaris Daerah (Sekda) yang dibawa penyidik KPK.

"Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang sekda ada flashdisk yang dibawa. Posisinya seperti itu," kata Khofifah di Mapolda Jatim, Kamis (22/12).

Khofifah menegaskan bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak serta Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono menghormati proses hukum tengah dilakukan KPK tersebut.

Penggeledahan tersebut disinyalir buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah itu terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami semua jajaran pemprov Jatim siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan KPK," ujar dia.

Tiga Koper Hitam Dibawa Penyidik KPK Usai Geledah Kantor Gubernur Jatim

Sebelumnya penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Jatim yang terletak di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (21/12). Dari penggeledahan tersebut penyidik KPK membawa tiga koper hitam.

Penggeledahan tersebut disinyalir buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah itu terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Sahat ditangkap bersama tiga orang lain dan mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat yang dikucurkan melalui dana APBD Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Diduga Terima Suap Rp5 Miliar

Sahat diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas).

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur tersebut. Dua tersangka selaku penerima ialah STPS dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS.

Sementara dua tersangka lain selaku pemberi suap yaitu Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.