Saat Pimpinan KPK Betah Menjabat Mau Nambah Durasi

Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron ingin durasi masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun dari seharusnya 4 tahun. Lantaran inginnya diperpanjang, Nurul Ghufron sampai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nurul Ghufron membenarkan dirinya memperbaiki isi uji materi atau judical review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Ghufron diketahui mengajukan gugatan UU KPK ke MK sejak Oktober 2022.

Dia ingin menguji Pasal 29 huruf e UU KPK. Dalam pasal itu disebutkan syarat menjadi pimpinan KPK adalah berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun.

Dalam UU KPK yang lama disebutkan syarat menjadi pimpinan KPK minimal 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Ghufron yang lahir pada September 1974 ini merasa dirugikan dengan pasal tersebut lantaran menghalangi dirinya yang ingin kembali menjadi pimpinan KPK.

Kini Ghufron memperbaiki permohonan gugatan dengan meminta MK turut menguji Pasal 34 UU KPK ke MK. Pasal ini menyebutkan 'pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan'.

Ghufron ingin masa jabatan pimpinan KPK serupa dengan kementerian lainnya, yakni 5 tahun. "Saya meminta keadilan sesuai UUD 45 Pasal 27 dan Pasal 28 D, agar masa jabatan pimpinan KPK disamakan dengan 12 lembaga negara nonkementerian lainnya," ujar Ghufron.

Ghufron menjelaskan alasannya meminta masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Dia menyebut masa jabatan presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 7 UUD 1945 adalah lima tahun. Dengan demikian, seharusnya periodisasi masa pemerintahan adalah lima tahun.

"Periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana UU 25/2004 adalah RPJPN 25 tahun, RPJMN 5 tahun ini akan berkonsekuensi pada perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan, maka jika program pemberantasan korupsi 4 tahunan akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya," kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menyebut 12 lembaga negara nonkementerian atau auxiliary state body lain seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan lainnya memiliki periodisasi kepemimpinan selama 5 tahun.

"Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagai mana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (inskonstitusional) jika tidak diperbaiki atau disamakan," jelas Ghufron.

Dia mengatakan sudah mengajukan uji materi atau judicial review mengenai masa jabatan pimpinan KPK ini sejak Oktober 2022 lalu. Setelah melalui proses pemeriksaan awal, berkas uji materinya dinyatakan lengkap pada 24 November 2022.

"Proses sidang keterangan dari DPR dan presiden sudah, pembuktian ahli sudah dan juga sudah kesimpulan. Saat ini kami sedang menunggu pembacaan keputusan. Kami tidak tahu kapan putusan akan dibacakan menunggu jadwal dari kepaniteraan MK," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Arsul Sani tidak sepakat masa jabatan pimpinan KPK ditambah menjadi lima tahun. Masa kepemimpinan lembaga antirasuah menjadi lima tahun itu tengah diperjuangkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan mengajukan gugatan ke MK.

Arsul menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun yang saat ini berjalan sudah cukup. Bahkan menurut politisi PPP ini bisa dikurangi menjadi tiga tahun.

"Saya kira itu sudah pas bahkan kalau perlu dikurangi menurut saya jangan empat tahun cukup tiga tahun aja pimpinan KPK yang akan datang itu," ujar Arsul.

Alasan masa jabatan pimpinan KPK cukup empat bahkan dikurangi tiga tahun, kata Arsul, guna mencegah penyalahgunaan wewenang jabatan atau abuse of power penegak hukum. Sebab menurut Arsul, potensi abuse of power itu tinggi ketika jabatan itu berlangsung cukup lama.

"Kenapa? Supaya orang itu kalau punya kewenangan, apalagi kewenangannya itu dilengkapi dengan upaya paksa, makin lama menjabat itu potensi ini baru potensi ya, potensi abuse of powernya itu juga tinggi," ujar Arsul yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Maka dari itu, menurut Arsul, potensi abuse of power dapat dikurangi dengan cara mengurangi masa jabatan.

"Salah satu cara untuk mengurangi potensi abuse of power itu ya adalah dengan mengurangi masa jabatannya itu," kata Arsul.

Juru bicara Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan gugatan itu merupakan urusan pribadi.

"Sudah dijelaskan itu bahwa sikap pribadi dari Bapak Nurul Ghufron. Sebagai warga negara dia kan punya hak konstitusi, untuk menguji ke MK. Jadi kita harus pisahkan dulu, apakah ini kebijakan kelembagaan KPK atau pribadi," ujar Kabag

Ali menegaskan tindakan Ghufron yang menggugat UU KPK bukan dari sikap kelembagaan. Menurut Ali, sebagai warga negara, Ghufron yang merasa dirugikan dengan isi beleid itu berhak menggugatnya ke MK.

"Ini adalah gugatan yang diajukan pak Nurul Ghufron secara pribadi, bukan kelembagaan. Jadi harus dipisahkan," kata Ali.

Dia menyebut gugatan yang dilayangkan Nurul Ghufron tak akan mengganggu kinerja pemberantasan korupsi. Lagi pula, menurut Ali, KPK telah memiliki sistem di dalamnya dan tak terpengaruh siapa pun pimpinannya nanti.

"Tentu kami punya program, bahkan punya peta jalan yang sudah kami susun untuk tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, sudah kami susun. Dan tentu nanti akan berkesinambungan kerja-kerja KPK," kata Ali.

"Siapa pun pimpinan KPK, nanti akan menjalankan satu peta jalan yang kemudian sudah kami susun, kan gitu, bagaimana upaya pencegahan, penindakan, dan antikorupsi harus dilakukan secara berkesinambungan, siapa pun pimpinannya," Ali menandaskan.