Saatnya Jokowi tegas, tegas dan tegas!
Merdeka.com - Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin mengatakan saat ini dibutuhkan sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan prahara antara dua lembaga penegak hukum, Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yamin mengatakan ketegasan Presiden Jokowi diperlukan untuk menghentikan politisasi kedua lembaga penegak hukum tersebut.
"Seknas JOKOWI meminta kepada Presiden bersikap tegas kepada institusi penegakan hukum untuk tidak bermain politik atau melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap upaya dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melanggar prinsip tersebut, Presiden harus memerintahkan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelanggarnya," katanya melalui pers rilis di Jakarta, Jumat (23/1).
Yamin mengatakan, Presiden Jokowi harus mengembalikan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembagaan itu sesuai jalurnya masing-masing.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
"Kami meminta ke Presiden untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan KPK dan Polri dengan cara mengembalikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kedua lembaga dimaksud dalam jalur penegakan hukum," tambahnya.
Yamin menegaskan, Seknas Jokowi akan mendukung bila Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas mengingat konflik KPK versus Polri bukan yang pertama kali. Yamin juga mengatakan, Seknas Jokowi akan mengawal proses hukum Bambang Widjoyanto dan Budi Gunawan sebagai tanggung jawab pendukung Nawacita. Bagi Seknas Jokowi menurut Yamin, yang terpenting adalah pemberantasan para koruptor dan membersihkan kedua lembaga tersebut dari oknum yang korup.
"Seknas Jokowi bersama kelompok masyarakat lainnya siap mengawal proses hukum yang menimpa dan Komjen Budi Gunawan sebagai tanggungjawab dalam mengawal perwujudan program Nawacita Presiden yaitu, penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan jujur dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mengartikan semua institusi penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Pengadilan) agar juga membuka diri untuk membersihkan diri dari oknum-oknum koruptor dalam instistusi mereka masing-masing," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.
Baca SelengkapnyaPelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPolri merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta pada Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana IKN pada Kamis, 12 September 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota Polri, Jokowi berpesan agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana IKN, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, di sisi lain pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya