Saudi Minta Maaf Buruknya Layanan di Armuzna, Bentuk Tim Investigasi Usut Mashariq

Merdeka.com - Viral jemaah haji Indonesia terlantar saat di Muzdalifah, kapasitas tenda di Mina yang tidak cukup, serta berbagai layanan yang tidak sesuai, membuat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sempat marah kepada pihak Mashariq.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ikut turun tangan menerjunkan tim investigasi mencari penyebab mengapa layanan mashariq selama puncak haji tahun ini di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bermasalah.

Permasalahan pertama muncul saat tenda di Arafah untuk jemaah haji Indonesia sempat dimasuki jemaah non kuota. Puncaknya ketika keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina membuat puluhan ribu jemaah kepanasan. Kemudian masalah saluran air bersih dan sanitasi di Mina, hingga keterlambatan katering. Mashariq adalah perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan selama di Armuzna.

"Dua hari yang lalu kita bertemu dengan Menteri Haji, untuk menyampaikan beberapa persoalan saat puncak haji. Sebelumnya, kita juga menemui Mashariq untuk melakukan protes yang keras atas pelayanan yang mereka berikan," ujar Menag di Makkah.

Pertemuan Menag Yaqut dan Menteri Taufiq terjadi pada 30 Juni 2023 di Kantor Kementerian Haji dan Umrah. Pertemuan berlangsung di ruang Menteri Taufiq.

Menurut Menag, Kementerian Haji dan Umrah Saudi berkomitmen membantu Kementerian Agama. Bahkan, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al-Rabiah mengaku ikut merasakan sakit atas kondisi yang dialami jemaah haji Indonesia.

"Ini saya mengutip pernyataan Menteri Haji. Saya juga merasakan sakit seperti yang Anda rasakan. Begitu katanya kepada saya, dan saya memohon maaf atas kejadian yang tidak mengenakkan ini. Insyaallah ini akan menjadi kejadian yang terakhir kalinya," sebut Menag menirukan ungkapan sahabatnya, Taufik Al Rabiah.

"Saya kenal betul Pak Menteri (Taufiq F Al Rabiah) ini punya komitmen kuat. Maka saya optimis, perbaikan-perbaikan akan terjadi di pelaksanaan haji tahun depan," sambung Yaqut.

Hasil pertemuan dua menteri tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara tim Kemenag, Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia. Kedua pihak sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Muzdalifah, lalu Mina.

"Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal dua minggu yang akan datang kita sudah dapat hasil investigasinya," sebut Menag.

Sementara Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H, Subhan Cholid mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Agama. Mereka berjanji akan melakukan investigasi dan hasilnya akan disampaikan dalam satu atau dua pekan ke depan.

"Hasil itu yang kita tunggu detail-detailnya. Kenapa (di Armuzna) bisa sampai seperti itu, penyebabnya apa, ini yang kita tunggu," jelas Subhan.

Disinggung soal ganti rugi, Subhan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Pemerintah Arab Saudi. Sebab, layanan di Armuzna adalah bagian dari layanan yang sifatnya mandatori dari pemerintah Arab Saudi.

"Kita tunggu hasil investigasinya. Apakah di sana akan dikenakan ganti rugi dan lain sebagainya, itu akan kita tunggu dari hasil investigasinya," kata Subhan.

Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut juga berjanji akan terus memperbaiki layanan saat operasional haji tahun memasuki fase pemulangan jemaah yang akan dimulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2023.

Pemulangan terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang diberangkatkan pada gelombang pertama, akan pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Tahap ini akan berlangsung dari 4-18 Juli 2023.

Sementara jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua, akan menuju Madinah terlebih dahulu mulai 10 Juli 2023. Mereka akan berada di Madinah sekitar delapan atau sembilan hari. Proses pemulangan mereka dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah akan berlangsung dari 19 Juli-2 Agustus 2023.

"Insyaallah kita akan menyempurnakan pelayanan yang kita berikan, mulai dari konsumsi, bus salawat, akomodasi, dan semua yang terkait dengan pelayanan yang harus diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kita akan tunaikan tanggung jawab ini dengan tuntas dan sebaik-baiknya," jelas Menag. (mdk/bal)