Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sejumlah Purnawirawan Terjerat Makar, Menhan Tegaskan RI Negara Hukum

Sejumlah Purnawirawan Terjerat Makar, Menhan Tegaskan RI Negara Hukum Menhan Ryamizard Ryacudu. ©2016 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berkomentar tentang sejumlah purnawirawan TNI/Polri yang tersangkut kasus dugaan makar. Ryamizard meminta agar para purnawirawan tersebut patuh dan mentaati hukum yang berlaku.

Menurut Ryamizard, hukum haruslah menjadi panglima tertinggi di Indonesia. Ryamizard pun menerangkan bahwa hukum haruslah ditaati tanpa memandang jabatan maupun pangkat seseorang.

"Kita negara hukum. Hukum itu adalah panglima tertinggi, harus ditaati," ujar Ryamizard saat silaturahmi ke rumah Buya Syafii, Selasa, (11/6).

Ryamizard menjelaskan jika hukum sebagai panglima tertinggi telah diterapkan maka siapapun wajib untuk menjalankannya. Dengan kondisi ini diharapkan kondisi negara bisa menjadi lebih baik.

"Panglima tertinggi itu hukum. Siapapun tentara, polisi, ulama, umara harus taati. Kalau kita mau negara ini baik," tutup mantan KSAD ini.

Beberapa nama purnawirawan berpangkat jendral ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Diantaranya adalah Mantan Pangkostrad, Kivlan Zen, mantan Danjen Kopassus Soenarko dan mantan Kapolda Metro Jaya, Sofyan Jacob.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Baca Selengkapnya
6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena

Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.

Baca Selengkapnya
Lama Tak Terlihat, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu 'Turun Gunung' Dukung Anies-Muhaimin
Lama Tak Terlihat, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu 'Turun Gunung' Dukung Anies-Muhaimin

Siapa yang tak kenal Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Sosoknya sudah tak asing lagi di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penemuan Petunjuk Penting Ini jadi Modal Polisi Bongkar Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo
Penemuan Petunjuk Penting Ini jadi Modal Polisi Bongkar Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka yakni RAS dan YST dalam kasus kebakaran rumah wartawan Rico Sempurna di Karo.

Baca Selengkapnya
Sidang Praperadilan Digelar, Tim Kuasa Hukum Minta Harkat dan Martabat Pegi Setiawan Dipulihkan
Sidang Praperadilan Digelar, Tim Kuasa Hukum Minta Harkat dan Martabat Pegi Setiawan Dipulihkan

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menyampaikan sejumlah poin untuk meminta kasus yang menjerat kliennya segera dibatalkan.

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Rumah Wartawan di Karo Diduga Dibakar Akibat Liputan Judi, Begini Kata Polisi
Rumah Wartawan di Karo Diduga Dibakar Akibat Liputan Judi, Begini Kata Polisi

Rumah wartawan di Karo diduga dibakar orang tak dikenal lantaran berkaitan dengan pemberitaan yang dibuat oleh Sempurna terkait isu judi di wilayahnya.

Baca Selengkapnya
Puluhan Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan
Puluhan Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Mereka meminta pihak kepolisian mencabut status tersangka terhadap Pegi Setiawan.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya