Sidak Bandara Soekarno Hatta, DPR temukan 36 e-KTP dari Kamboja

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Awalnya sidak dilakukan usai Komisi II DPR mendapatkan informasi berseliweran terkait adanya ribuan e-KTP yang dikirim dari Laos dan Kamboja yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Informasi yang menyebut adanya ribuan E-KTP dari Laos dan Kamboja ternyata tidak benar. Namun, Komisi II DPR menemukan 36 buah E-KTP, 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah ‎tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berasal dari Kamboja.

"Awalnya, tim diterima oleh staf Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta karena tidak diperoleh informasi yang jelas dengan alasan kewenangan teknis yang sudah diambil alih oleh Direktur Jenderal, maka kami segera meluncur ke kantor pusat Direktorat Bea Cukai Rawamangun," kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro saat dihubungi, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai, diperoleh keterangan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, satu buah tabungan BCA berisi Rp 500.000 dan satu buah ATM. Agung menjelaskan, berdasarkan catatan dokumen yang menyertai, barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan ke Jakarta.

"Tim Komisi II minta ditunjukkan bukti fisik barang tersebut dengan alasan pemeriksaan teknis semula belum bisa diberikan. Setelah didesak oleh tim maka Dirjen siap dan bersedia untuk membawa bukti foto dari 36 buah e-KTP dan meminta waktu serahkan sore ini ke Sekretariat Komisi II‎," katanya.

Namun belum diketahui motif pengiriman paket e-KTP ke Indonesia. Agung mengatakan, temuan tersebut sedang didalami Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pihak terkait dan Aparat penegak hukum.

"Sebab, Informasi dan dugaan yang berkembang di luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," kata Politikus Golkar tersebut.

Selain Agung, anggota Komisi II DPR lainnya yang ikut dalam inspeksi mendadak ini adalah Sutriono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Baidowi dan Abdul Halim yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (mdk/noe)