Soal PAN dan Demokrat Bergabung, Koalisi Jokowi Sebut baru Silaturahmi

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat disinyalir akan angkat koper untuk pindah haluan dari Prabowo ke Jokowi. Tapi sinyal-sinyal setengah hati, tampak terlihat dari parpol Koalisi Indonesia Kerja.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, yang juga politisi PKB, Abdul Kadir Karding, memandang, apa yang terjadi selama ini antara PAN dan Demokrat, baru sebatas bersilaturahmi semata.

"Yang terjadi selama ini adalah komunikasi, silaturahmi antara tokoh-tokoh PAN, maupun Demokrat dengan Pak Jokowi. Dalam rangka membangun komunikasi, memperkuat rasa persaudaraan, bahwa kemudian ke depan akan terjadi koalisi atau tidak sangat tergantung beberapa hal," kata Karding kepada Liputan6.com, Selasa (7/5).

Dia menuturkan, ada beberapa alasan agar koalisi terjadi. Salah satunya ada pemahaman di kubu Jokowi sendiri.

"Yang pertama di pihak Jokowi, tentu pihak Jokowi sendiri beserta Koalisi Indonesia Kerja, yang kedua dari pihak PAN dan Demokrat juga tentu, ada keputusan otonom dari mereka, karena mereka bagian 02. Dan tentu yang bisa diharapkan dari dialog-dialog dan komunikasi selama ini, terbangunnya satu komunikasi-komunikasi yang bisa saja mengarah kepada kerjasama-kerjasama yang lebih permanen ke depan," ungkap Karding.

Namun, dia kembali mengingatkan, apa yang dilakukan hari ini adalah kembali membangun persaudaraan. "Tetapi, prinsip kerjasama-kerjasama atau komunikasi-komunikasi yang dibangun selama ini bagian dari upaya kita merajuk daripada persaudaraan dan persatuan kebangsaan kita," jelas Karding.

Senada, Sekjen PPP Arsul Sani, memandang terlalu prematur jika memandang Demokrat dan PAN segera masuk koalisi.

"Saat ini terlalu prematur untuk berspekulasi tentang kemungkinan masuknya PD atau PAN ke dalam KIK," kata Arsul.

Di lain kesempatan, ditemui 22 April 2019 lalu di Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan, seharusnya semua pihak bisa menjaga Demokrasi agar tetap sehat.

"Demokrasi yang sehat itu setia akan pilihannya. Ketika sejak awal mendukung Pak Jokowi, kemudian mendukung Pak Prabowo, konsistensi ini perlu dijaga. Demokrasi itu perlu kontrol," jelas Hasto.

Dia menegaskan, ini berbeda dengan 2014. Di mana total koalisi sekarang sudah mencapai 60 persen. Meskipun, Hasto tak menepis, kebijakan koalisi ada di tangan Presiden.

"Kebijakan koalisi Presiden yang menentukan. Tapi mekanisme yang kami bangun, ketika ada perubahan kebijakan koalisi, Presiden berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik," kata Hasto.

Dia menepis jika pihaknya akan membuka pintu koalisi selebar-lebarnya.

"Bukan selebar mungkin, kami bukan koalisi yang pragmatis, kami koalisi yang ingin mendorong pemerintah yang efektif, pemerintah yang solid. Untuk mereka yang bergabung bersama PDI Perjuangan, yang telah berkeringat, untuk dukung Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, ini harus kita apresiasi juga dalam bekerja sama. Maka dalam demokrasi yang sehat, ini yang harus kia hormati, posisi politik yang sejak awal ini untuk bersama-sama mengelola pemerintahan itu," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)