Syahbandar Tanjung Emas siap diperiksa KPK terkait OTT Dirjen Hubla

Merdeka.com - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Tanjung Emas Gunung Rooseno menyatakan jika dirinya siap diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

"Bagi saya siap saja. Itu risiko jabatan. Kalau kita tidak mau berisiko enggak usah menjabat gitu yah. Apapun risikonya kita harus siap," tegas Gunung usai mengikuti rapat Jumat (25/8) di Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan Yogyakarta Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jateng.

Bahkan Gunung pun siap dipecat dari jabatan jika memang terbukti ikut terlibat maupun menerima suap terkait proyek pengerukan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang dikerjakan oleh PT Adhiguna Keruktama dengan komisaris Adiputra Kurniawan yang saat ini juga jadi tersangka.

"Jangankan jabatan apapun, dipecat sekalipun kita kita siap. Itu risiko jabatan," jelasnya.

Selain itu, Gunung juga meyakinkan jika pihaknya tidak terlibat dalam kasus suap yang dilakukan oleh Adiputra terhadap Tonny dengan menyita barang bukti uang suap senilai Rp 20,74 miliar yang berada di 33 tas ransel. Pasalnya, proses penganggaran mulai dari pengadaan sampai pelaporan melibatkan pihak Kejati Jateng.

"Saya Insya Allah (tidak terlibat). Bukan Tuhan bukan malaikat, tapi proses dan prosedural sudah melalui semua. Mulai dari paparan ke Kajati, tim Kejati kita undang untuk pembayaran termin terakhir termasuk kita undang," bebernya.

Gunung menyatakan dalam proses awal pengusulan proyek pengerukan dengan menggunakan dana APBN itu juga melibatkan stakeholder di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

"Untuk bisa berbicara dan mengoreksi dan terakhir kita undang semua stakeholder termasuk Himsa, pengguna alur, semua silakan katakan, silakan periksa adanya kekurangan atau kelalaian apa yang dilakukan. Termasuk untuk PAGU," ujarnya.

Termasuk juga, proses dari pengerjaan proyek dan anggarannya juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Karena ini kita tidak berdiri sendiri, kita berdiri kelompok, bagian dari ULP, siapa penerima, siapa pemenangnya. Kemudian PPK-nya pejabat pembuat komitmen bagaimana pengawasan kegiatan ini. Dan saya selaku kuasa pengguna anggaran. Sudah syah dan benar enggak pekerjaan ini. Kalau enggak, enggak akan saya bayarkan. Jadi apapun resikonya ini kita hadapi," ujarnya.

Namun, Gunung mengaku jika sampai saat ini proyek tersebut belum dilakukan proses audit karena baru saja rampung.

"Insya Allah, Insya Allah, Karena ini proyek sudah selesai dan sudah kita bayar ini. Saya sudah tanda tangani, saya sudah menerima itu semua hasil daripada review, hasil daripada pantauan dari Kajati sendiri dari segi administrasi. Dari segi teknis kami mengundang konsultan. Sudah serah terima. Kalau diaudit belum karena ini hasil proyek baru. Kita harapkan ini silakan saja, kapan saja untuk diaudit," pungkasnya.

Seperti diketahui, Tony ditangkap oleh tim satgas KPK Kamis (24/8) di rumah dinasnya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, setelah ada indikasi tindak pidana penerimaan suap oleh komisaris PT. Adhiguna Keruktama, Adhiputra Kurniawan.

Penerimaan suap dilakukan terkait pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam penangkapan tersebut, tim juga mengamankan beberapa orang, 33 tas ransel berisi uang, empat kartu ATM.

Tony diduga menerima suap lebih dari Rp. 20.000.000.000. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan merinci, Rp 19 miliar pecahan mata uang Rupiah, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, Euro, Poundsterling. Pada kartu ATM berisi saldo 1,174 miliar. "Jadi totalnya sekitar Rp 20,74 miliar," kata Basaria.

Akibat perbuatannya, Tonny disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b Nomor 31 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.