Tak dapat hibah bus, proyek 4 koridor Trans Pakuan terancam gagal

Merdeka.com - Rencana Pemkot Bogor yang bakal membuka empat koridor baru transportasi massal Trans Pakuan, sepertinya kandas. Sebab usulan Pemkot Bogor yang mengharapkan dapat kembali menerima hibah bus sebanyak 100 armada dari pemerintah pusat, ditolak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengakui gagalnya menerima hibah 100 unit bus tahun 2016 ini, diduga akibat buruknya manajemen Perusahaan Daerah Jasa Transportasi selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola 30 unit bus hibah sebelumnya pada 2005 dan 2007.

"Kami akui, sejak awal menerima hibah 10 unit bus pada 2005 dan 20 unit bus pada 2007, hingga saat ini, armada yang ada bukannya bagus dan bertambah, tapi malah semakin tak terawat. Bahkan (PDJT) selalu merugi hingga terancam bangkrut," kata Usmar saat ditemui di Balai Kota Bogor, Kamis (14/01).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, meski belum mendapat kabar secara resmi terkait gagalnya menerima bantuan hibah bus seperti daerah, tapi pihaknya memastikan akan tetap berupaya mencari angkutan alternatif untuk mengisi koridor Trans Pakuan yang sudah persiapkan itu.

"Sekarang kita sedang mengkaji kembali koridor yang awalnya bakal digunakan 100 bus itu, khususnya jalur tengah (Baranangsiang-Stasiun Bogor dan Bubulak) itu agar tetap beroperasi dan bisa dimanfaatkan untuk bus angkutan bandara," ungkapnya.

Pihaknya akan mengusulkan penambahan kuota angkutan massal lainnya yakni berupa penambahan kuota angkutan bandara dengan trayek terminal Bubulak-Soekarno Hatta dan Bogor-Pondok Cabe.

"Kita sedang mempertimbangkan untuk meminta tambahan kuota pelayanan angkutan bandara ke Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Menurutnya, jika usulan penambahan kuota trayek angkutan bandara disetujui, pihaknya akan bekerja sama dengan pengusaha bus lokal untuk menjadi operatornya. "Dengan catatan, pengusaha bus lokal itu, mau membantu pemkot dalam menyediakan bus kecil untuk mengisi koridor Trans Pakuan yang sudah dipersiapkan," tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDJT Suharto mengakui, kalau Pemkot tahun ini tidak dapat 100 dari 1.000 unit bus hibah dari Kemenhub dalam rangka penyelenggaran sistem pelayanan transportasi massal yang aman dan nyaman di seluruh Indonesia itu.

"Tapi untuk jelasnya soal itu, silakan tanya ke DLLAJ Kota Bogor saja. Kami hanya sebagai pelaksana," tuturnya singkat, Rabu (13/01).

Pemkot Bogor telah dijanjikan tahun ini bakal menerima bantuan hibah dari Kemenhub berupa 100 unit bus Trans Pakuan, yang rencananya bakal melayani empat koridor jalur tengah pada tahun ini.

"ya memang awalnya Pemkot akan membuka koridor baru bus Trans Pakuan, yang nantinya melayani jalur tengah kota jalur Baranangsiang-Stasiun Bogor," ungkapnya.

Menurutnya, dalam pengoperasian koridor baru itu, Pemkot yakin dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait pelayanan jasa transportasi massal sebagai pengganti angkutan kota (angkot). Tapi dengan batalnya penambahan armada baru bus Trans Pakuan hasil hibah dari Kemenhub, membuat Pemkot Bogor kebingungan dan berupaya mencari terobosan lain.

Sejak 2005, Pemkot Bogor mendapat hibah 30 unit armada Trans Pakuan yang melayani tiga koridor yakni Bubulak-Baranangsiang, Baranangsiang-Bellanova Sentul dan Baranangsiang-Ciawi.

Berdasarkan informasi diperoleh, lebih dari 10 tahun PDJT selaku pengelola bus Trans Pakuan dalam laporan keuangannya kerap merugi, sehingga pengoperasiannya selama ini mengandalkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan, tahun ini Pemkot mengalokasikan Rp5,5 miliar untuk penyertaan modal PDJT dalam pengelolaan bus Trans Pakuan. Lantaran performa bisnis BUMD bidang jasa transportasi tersebut terus merugi, Pemkot Bogor pada pertengahan 2015 mengkaji keberlanjutan dioperasikannya bus Trans Pakuan.

Bahkan, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto langsung membentuk tim penyehatan PDJT yang dipimpin Ngurah Wirawan, mantan Direktur Infrastruktur Jakarta Propertindo, karena BUMD tersebut mengalami kesulitan keuangan. Bahkan, puluhan karyawan PDJT Idul Fitri 2014 sempat tidak memberi THR kepada karyawannya.

"Tugas kita di sini melakukan proses restrukturisasi badan usahanya, melakukan orientasi bentuk usaha masa depan, sehingga PDJT bisa melan­jutkan layanan Transpakuan dan fungsi transportasi lainnya bisa berkembang," kata Ketua Tim Penyehatan PDJT, Ngu­rah Wirawan beberapa waktu lalu.

Tugas tim penyehatan tersebut, kata Wirawan, memberi rekomendasi kepada wali kota dan DPRD Kota Bogor terkait keberlanjutan PDJT. Tim penyehatan juga berperan memberikan masukan seputar program-program yang akan dilakukan oleh PDJT nantinya. (mdk/cob)