Tampung Keluhan Warga, Waketum NasDem Minta Kantor Partai jadi Tempat Layanan Publik
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menutup Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Pada kesempatan itu, ia meminta agar kantor Partai NasDem di setiap daerah dijadikan tempat pelayanan publik. Dia berharap, NasDem yang dikenal sebagai partai gerakan perubahan ini bisa lebih peka terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
"Saya memerintahkan kepada struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menjadikan kantor Partai NasDem sebagai tempat pelayanan publik seperti sunatan massal, kegiatan sosial, serta sebagai tempat menerima serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat," kata Ali, seperti dikutip Antara, Kamis (18/3).
Di samping itu, ungkap Ali, kantor Partai NasDem juga harus menjadi tempat pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan partai tidak boleh hanya dilakukan oleh seorang ketua.
-
Kenapa koalisi dilakukan di negara demokrasi? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif.
-
Kenapa seorang pemimpin harus mau membuat keputusan? Milikilah keinginan untuk membuat keputusan. Itu adalah kualitas terpenting dari seorang pemimpin yang baik.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Apa yang ditolak oleh NasDem terkait Gubernur Jakarta? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Bagaimana pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila? Sesuai pengamalan sila keempat, sebisa mungkin pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika tidak menemukan kata mufakat, baru bisa dilakukan pengambilan suara terbanyak.
-
Siapa saja yang boleh dipilih sebagai pemimpin? Pemilihan pemimpin bukan hanya tentang memilih orang yang paling populer atau berkuasa, tetapi tentang memilih orang yang paling mampu untuk memimpin dengan adil dan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam.
"Jadikan kantor sebagai lalu lintas partai untuk mengambil keputusan. Jadikan kantor partai selalu terbuka dengan kegiatan-kegiatan. Dengan begitu kita akan bisa menjadi lebih solid," kata Ali yang juga ketua fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
Ali juga berharap, pembentukan struktur partai hingga di tingkat desa rampung pada akhir Agustus mendatang.
"Pembiayaan partai pun harus dilakukan secara gotong-royong. Insya Allah dengan begitu akan terjadi konsolidasi yang massif," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaAhmad Ali menyebut, kedatangannya tidak mewakili Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaTak hanya kantor kedutaan asing, OIKN juga membuka diri untuk membantu organisasi atau lembaga non pemerintah seperti partai politik yang ingin pindah ke IKN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai-nya juga membuka peluang untuk memberikan surat rekomendasi ke Anies.
Baca SelengkapnyaIa meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaSaat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaAli menyatakan akan tetap maju sebagai kandidat bakal Cagub Sulteng. Karena dari surat rekomendasi partai yang dimiliki Waketum NasDem itu telah mencukupi
Baca SelengkapnyaNasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.
Baca Selengkapnya