Terapkan Digitisasi, Penatausahaan Keuangan Pemkab Banyuwangi Kini Paperless
Merdeka.com - Penatausahaan dokumen keuangan Pemkab Banyuwangi kini dilakukan dengan menggunakan sistem digitisasi alias nonkertas (paperless), sehingga lebih efektif dan efisien.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, mengatakan, sistem anyar ini merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) yang sudah ada sebelumnya.
"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya berupa digitisasi ini. Semuanya harus paperless, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," kata Mujiono, Minggu (6/10/2019).
-
Kenapa penting memindahkan tulisan tangan ke digital? Di zaman yang lekat dengan teknologi, dokumen-dokumen yang bertuliskan tangan akan mudah diarsipkan jika bentuknya digital.
-
Apa tujuan Banyuwangi meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan? Peluncuran tersebut, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sebagai upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan penguatan data.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Di mana program Digitalisasi Kelurahan diluncurkan? Di antaranya dengan meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Jumat (18/8).
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
Sistem ini berisi semua aspek penatausahaan keuangan yang dikombinasikan dengan sistem tanda tangan elektronik (tte). Dengan demikian, beberapa dokumen tidak perlu lagi tanda tangan basah.
©2019 humas kab banyuwangi"ASN terkait bisa langsung memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup disimpan di-file dan dapat diunduh jika diperlukan," terang dia.
Sistem paperless ini, lanjut dia, akan diterapkan di seluruh lingkungan Pemkab Banyuwangi. Dokumen keuangan dinas/badan yang dulunya menggunakan pola cetak manual, kini akan beralih menjadi serba elektronik.
"Dengan paperless, harapan kami pengelolaan keuangan akan semakin praktis. Pengajuan anggaran cukup dilakukan secara online, tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik. Sehingga kerjanya lebih efisien, juga sekaligus meningkatkan transparansi," kata Mujiono.
Apa yang dilakuan Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri menyempatkan datang ke Banyuwangi untuk melihat lebih dekat pelaksanaannya.
"Ini inovasi yang luar biasa. Biasanya, proses pencairan dana itu prosesnya panjang dan butuh banyak dokumen. Namun, dengan sistem yang dikembangkan Banyuwangi ini sangat membantu untuk penghematan anggaran. Problem tumpukan berkas bisa terjawab dengan sistem ini. Pencarian dokumen juga bisa dilakukan dengan cepat. Banyuwangi memang tidak pernah berhenti inovasi," kata Bahri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin, menambahkan peralihan dari sistem manual menuju paperless ini akan membuat penatausahaan keuangan semakin efektif dan efisien.
Selain prosesnya yang dapat menyingkat waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan lagi.
"Yang paling penting, keamanan dan kerahasiaan dokumen juga bakal lebih terjamin. Ini bisa menjadi penguatan pengendalian internal di tiap-tiap organisasi perangkat daerah," pungkas Samsudin.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diserahkan langsung Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setya Budi, kepada Sekda Mujiono.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaBelanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.
Baca SelengkapnyaMPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.
Baca SelengkapnyaAplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegriasi (Srikandi) yang resmi diluncurkan Pemkot Bontang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.
Baca SelengkapnyaPAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
Baca SelengkapnyaKebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca Selengkapnya