Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terapkan Digitisasi, Penatausahaan Keuangan Pemkab Banyuwangi Kini Paperless

Terapkan Digitisasi, Penatausahaan Keuangan Pemkab Banyuwangi Kini Paperless Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono. ©2019 humas kab banyuwangi

Merdeka.com - Penatausahaan dokumen keuangan Pemkab Banyuwangi kini dilakukan dengan menggunakan sistem digitisasi alias nonkertas (paperless), sehingga lebih efektif dan efisien.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, mengatakan, sistem anyar ini merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) yang sudah ada sebelumnya.

"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya berupa digitisasi ini. Semuanya harus paperless, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," kata Mujiono, Minggu (6/10/2019).

Sistem ini berisi semua aspek penatausahaan keuangan yang dikombinasikan dengan sistem tanda tangan elektronik (tte). Dengan demikian, beberapa dokumen tidak perlu lagi tanda tangan basah.

sekretaris daerah banyuwangi mujiono©2019 humas kab banyuwangi

"ASN terkait bisa langsung memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup disimpan di-file dan dapat diunduh jika diperlukan," terang dia.

Sistem paperless ini, lanjut dia, akan diterapkan di seluruh lingkungan Pemkab Banyuwangi. Dokumen keuangan dinas/badan yang dulunya menggunakan pola cetak manual, kini akan beralih menjadi serba elektronik.

"Dengan paperless, harapan kami pengelolaan keuangan akan semakin praktis. Pengajuan anggaran cukup dilakukan secara online, tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik. Sehingga kerjanya lebih efisien, juga sekaligus meningkatkan transparansi," kata Mujiono.

Apa yang dilakuan Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri menyempatkan datang ke Banyuwangi untuk melihat lebih dekat pelaksanaannya.

"Ini inovasi yang luar biasa. Biasanya, proses pencairan dana itu prosesnya panjang dan butuh banyak dokumen. Namun, dengan sistem yang dikembangkan Banyuwangi ini sangat membantu untuk penghematan anggaran. Problem tumpukan berkas bisa terjawab dengan sistem ini. Pencarian dokumen juga bisa dilakukan dengan cepat. Banyuwangi memang tidak pernah berhenti inovasi," kata Bahri.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin, menambahkan peralihan dari sistem manual menuju paperless ini akan membuat penatausahaan keuangan semakin efektif dan efisien.

Selain prosesnya yang dapat menyingkat waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan lagi.

"Yang paling penting, keamanan dan kerahasiaan dokumen juga bakal lebih terjamin. Ini bisa menjadi penguatan pengendalian internal di tiap-tiap organisasi perangkat daerah," pungkas Samsudin.

(mdk/paw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi

Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).

Baca Selengkapnya
Sekda Banyuwangi Jadi Sekda Terbaik dalam Digital Leadership Government Awards 2023
Sekda Banyuwangi Jadi Sekda Terbaik dalam Digital Leadership Government Awards 2023

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setya Budi, kepada Sekda Mujiono.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
Ditandai Penyerahan Source Code, MPP Digital Besutan Banyuwangi Resmi Diadopsi Secara Nasional
Ditandai Penyerahan Source Code, MPP Digital Besutan Banyuwangi Resmi Diadopsi Secara Nasional

MPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.

Baca Selengkapnya
Ciptakan SDM yang Melek Teknologi, Pemkot Bontang Gelar Bimtek GCIO
Ciptakan SDM yang Melek Teknologi, Pemkot Bontang Gelar Bimtek GCIO

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegriasi (Srikandi) yang resmi diluncurkan Pemkot Bontang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Launching Digitalisasi Kelurahan, Banyuwangi Perkuat Data hingga Layanan Publik
Launching Digitalisasi Kelurahan, Banyuwangi Perkuat Data hingga Layanan Publik

Pemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.

Baca Selengkapnya
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

Baca Selengkapnya
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank

Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.

Baca Selengkapnya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya