Tim hukum desak kasus mendiang Siyono dijadikan perkara pidana

Merdeka.com - Tim Pembela Kemanusiaan mendampingi keluarga mendiang Siyono meminta supaya kematian terduga teroris itu tidak hanya pada pelanggaran etik anggota Detasemen Khusus 88. Mereka mendesak perkara itu dibawa ke ranah pidana, karena dari hasil otopsi dianggap mengarah kepada unsur delik pembunuhan.

Ketua Tim Pembela Kemanusiaan, Trisno Raharjo mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada Kapolri, Jenderal Polisi Badroddin Haiti, supaya meningkatkan penyidikan etik menjadi penyidikan pidana terhadap anggota Densus 88.

"Ini harus ditingkatkan menjadi tindak pidana pembunuhan, karena telah ada yang meninggal. Penyidik harus memiliki arah untuk tindak pidana," kata Trisno kepada wartawan, Rabu (13/4).

Langkah hukum lainnya akan ditempuh tim, lanjut Trisno, yakni menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan meminta mereka meneruskan temuan tim dokter forensik mengotopsi jenazah Siyono.

"Temuan itu bisa menjadi dasar Komnas HAM untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Ini langkah hukum yang akan kami lakukan," tambah Trisno.

Sementara itu, diduga ada dua anggota Densus 88 diduga melanggar kode etik dan mesti bertanggung jawab dalam kasus tewasnya Siyono. Mereka adalah Kanit Opsnal II Satgaswil Jateng dan DIY Densus 88 AT Polri, AKBP Muhammad Tedjo K, dan Panit II Subden Intel Densus 88 AT Polri, Ipda Handress Hariyo Pambudi.

"Kami mendorong kasus ini masuk ke pidana, tidak sebatas pelanggaran etik saja," tutup Trisno.