Follow
Tim Pembela Kemanusiaan kasus Siyono minta polisi transparan
Merdeka.com - Komisi Etik Profesi Polri sudah memutuskan hukuman kepada dua anggota densus 88 yakni AKBP T Dan IPDA H yang menyebabkan kematian Siyono. Keduanya dihukum dengan pemindahan tugas dan meminta maaf kepada Polri.
Melihat hasil tersebut Ketua Tim Pembela Kemanusiaan, Trisno Nugroho menduga ada ketidaktransparanan polisi dalam proses tersebut. Dia pun meminta polisi membuka hasil persidangan etik tersebut.
"Kami menghormati putusan itu, tapi kami menilai putusan ini belum memenuhi rasa keadilan," kata Trisno kepada merdeka.com, Kamis (12/5).
-
Siapa yang mengomentari putusan MK? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
-
Apa yang ingin diputuskan secara adil? Apabila permohonan perceraian ini diterima, Ryan juga berhak untuk meminta hak asuh anak. Hak asuh anak seharusnya diberikan secara adil karena keduanya memiliki hak yang sama,
-
Siapa yang memuji keputusan Polri? Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Dia pun mencurigai ada upaya Polri memberikan perlindungan terhadap keduanya. Sebab tuntutan tertinggi dipecat dan diusut secara pidana, tapi ternyata keduanya hanya dipindah tugaskan.
"Kami meminta polisi transparan. Ini kesannya memberikan perlindungan, prosesnya tertutup, tidak transparan," ungkapnya.
Dia pun mempertanyakan apa dasar pertimbangan Komisi Etik Polri dalam memberikan hukuman tersebut. Sampai sekarang pihaknya pun belum mendapatkan salinan keputusan tersebut.
"Kita tidak tahu kenapa putusannya cuma dipindah tugaskan. Pasti ada pertimbangannya, kami ingin tahu itu," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keluarga Dini Sera Afrianti mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY) untuk mencari keadilan.
Baca Selengkapnya
Pengacara Dini Sera dimintai keterangan sebagai pelapor dalam kasus vonis bebas yang diterima oleh Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.
Baca Selengkapnya
Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca Selengkapnya
KY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum Pegi Setiawan Kecewa dengan keputusan polisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menjadi salah satu sosok yang paling lantang dalam menyoroti kasus Vina Cirebon.
Baca Selengkapnya
Ayah Dini Sera melaporkan Majelis Hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial (KY) atas vonis bebas Ronald Tannur.
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum menegaskan korban tidak memiliki motivasi lain seperti yang disebut jenderal bintang dua itu.
Baca Selengkapnya
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca Selengkapnya
Laporan ke Bareskrim Polri dilakukan keluarga korban setelah tidak ada perkembangan penyidikan dari Polda Kalteng.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.
Baca Selengkapnya
Terkait dengan putusan bebas terhadap Ronald, dia mengatakan bahwa kejaksaan secara tegas mengajukan upaya kasasi.
Baca Selengkapnya