Follow
Tolak hasil Pilpres di Nias Selatan, pendemo geruduk KPU Sumut
Merdeka.com - Sehari jelang sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), demo berlangsung di KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, Selasa (5/8). Pengunjuk rasa menolak tegas hasil Pilpres di Kabupaten Nias Selatan yang telah diputuskan KPU.
Unjuk rasa dilakukan puluhan orang mengatasnamakan Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan. Selain berorasi, dalam aksi ini pendemo membawa spanduk dan sejumlah poster yang menerangkan tuntutannya.
Mereka menyatakan telah terjadi praktik-praktik kecurangan yang masif dalam pemungutan suara Pilpres di Nias Selatan. "Banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nias, namun kenapa KPU tetap memaksakan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019," kata Tomas Lature, koordinator aksi di depan kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa (5/8/).
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim bantu KPU dalam Pemilu 2024? 'Kami akan membantu sesuai kebutuhan KPU kabupaten/kota. Seperti Mahulu ini, katanya butuh tambahan mobil untuk distribusi logistik ke kecamatan, karena mobil mereka hanya satu. Ya, tentu akan kami bantu pinjamkan,' ujar Akmal.
-
Kenapa Nus Wakerkwa mengadukan KPU? Ketiganya didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan menyatakan, kecurangan yang terjadi di antaranya rekayasa jumlah DPT di setiap TPS di 27 kecamatan di Nias Selatan. Mereka juga menuding jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS rata-rata di bawah 50 persen namun yang direkapitulasi KPUD Nias Selatan bahkan melebihi 100 persen dari DPT.
"Karena itu kami menolak tegas hasil Pilpres di Nias Selatan yang telah diputuskan KPU. Kami meminta pemilihan ini diulang," kata koordinator aksi disambut teriakan massa.
Pengunjuk rasa juga mendesak KPU Sumut untuk menindak tegas seluruh komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Mereka juga meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Sumut, agar segera merekomendasikan pemecatan komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan.
"Kami juga meminta pemungutan ulang di seluruh Nias Selatan," sambung Tomas.
Massa aksi akhirnya diterima komisioner KPU Sumut, Evi Novida Ginting. Dia mengatakan, KPU Sumut telah menyerahkan permasalahan Pilpres di Nias Selatan ke tingkat pusat. Dugaan pelanggaran Pilpres juga telah diserahkan ke DKPP. "Ketidakpuasan massa terhadap tahapan itu semua ada di Bawaslu dan DKPP. Untuk pemecatan itu merupakan hak DKPP, kami tidak punya hak memberhentikan langsung," katanya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Viral video merekam kemarahan warga di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur karena diduga terjadi kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Massa merupakan pendukung salah satu calon anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Kerusuhan terjadi di Bima, sejumlah kotak suara dibakar
Baca Selengkapnya
Rizal mengaku telah melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong, tetapi tidak ada tindak lanjut.
Baca Selengkapnya
Dhabi menyatakan, telah terjadi penambahan suara ke Partai Demokrat sebesar 2.301.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN menanggapi soal KPU tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sirekap.
Baca Selengkapnya
Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2). Mereka mempertanyakan kejanggalan Sirekap.
Baca Selengkapnya
Viral video merekam kemarahan warga di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur karena diduga terjadi kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Seharusnya Partai NasDem memeroleh 6.542 suara, namun KPU menetapkan sebesar 4.124 suara.
Baca Selengkapnya
Senator yang sudah terpilih dari Pemilu 14 Februari 2024 lalu menyatakan keputusan MK menzalimi dan sudah merugikan mereka.
Baca Selengkapnya
Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca Selengkapnya
PDIP juga menggugat agar MK menetapkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPRD Papua Tengah V berdasarkan D Hasil distrik.
Baca Selengkapnya