Ujian di DPR, Tito Karnavian dicecar HAM & rekaman Papa Minta Saham

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Calon tunggal Kapolri yang sekarang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR. Tito dicecar beberapa pertanyaan seputar HAM hingga PT Freeport Indonesia. Terlebih namanya disebut dalam rekaman 'Papa Minta Saham'.

‎"Isu tentang pelanggaran HAM dalam penanganan selama saudara menjabat sebagai Kadensus 88. Seperti operasi Jalin Janto 2010, 15 orang salah tangkap. Kemudian operasi Cawang 2010, ada dua orang tertembak tanpa identitas, Dan perampokan di Cimb Medan, tewas 3 orang. Lalu penggerebekan Nurdin M Top yang menewaskan 4 orang, dan lain sebagainya yang perlu saudara klarifikasi dan jelaskan dalam forum ini," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang memimpin fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Politikus Partai Golkar ini juga meminta Tito menjelaskan kasus Papa Minta Saham yang sempat membuah heboh DPR hingga membuat Setya Novanto lengser dari kursi Ketua DPR.

Orang lain juga bertanya?

"Beberapa teman yang mulia (anggota Mahkamah Kehormatan Dewan) di ruang ini, sibuk bersidang, karena nama saudara (Tito) disebut-sebut dalam transkip pembicaraan antara para pihak di forum MKD, ini harus saudara jelaskan juga. Kasus freeport. Yang memaksa ketua DPR yang sekarang ketum kami, menjadi turun, mundur," tuturnya.

‎Sejauh ini, kata Bambang, belum ada pengaduan masyarakat terkait Tito yang masuk ke DPR. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK menyatakan Tito bersih.

"Di tangan saudara kelak, hitam putih masa depan Polri. Pagi ini kita semua berharap visi-misi yang saudara jawab, dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan memberikan arah, mau dibawa ke mana Polri ini dalam beberapa tahun ke depan. Apakah anda akan membawa polri ‎menjadi Polisi rakyat yang mampu melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman masyarakat, atau menjadikan polri sebagai alat pemukul, atau membawa Polri menjadi pelindung kekuasaan, dan menjadikan polisi istana," ucapnya.

(mdk/noe)