Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai ke Mabes Polri, Fadli Zon akui Arsad yang salah hina Jokowi

Usai ke Mabes Polri, Fadli Zon akui Arsad yang salah hina Jokowi Fadli Zon. facebook/Fadli Zon

Merdeka.com - Muhammad Arsad (MA) alias Imen, tukang tusuk sate ditangkap polisi karena membuat dan mengunggah gambar telanjang yang diedit berwajah Joko Widodo (Jokowi). Pria berusia 23 tahun itu mengunggah meme Jokowi melalui akun Facebooknya saat musim pilpres lalu.

Berbekal bukti postingan tersebut, kuasa hukum tim kampanye Jokowi lantas mempolisikan Imen dengan laporan pornografi, penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial pada 27 Juli 2014.

Tak sedikit kalangan yang menyayangkan tindakan pihak polisi itu, sebab kasus lain seperti Tabloid Obor Rakyat masih mangkrak di kepolisian. Obor Rakyat juga sempat ramai ketika pelaksanaan pilpres lalu. Tabloid itu dipermasalahkan lantaran dianggap sebagai penyebar fitnah yang beritanya hanya menjelek-jelekkan Jokowi.

Salah satu pihak yang ikut bersuara adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengaku heran dengan sikap kepolisian yang dianggapnya lebay itu. Fadli Zon juga merasa cemburu karena pada saat pilpres lalu meme-meme bully untuk Prabowo juga tak sedikit bertaburan di media sosial, namun polisi dianggapnya tebang pilih kasus lebih serius menangani kasus Jokowi ketimbang Prabowo.

Meski begitu, Fadli Zon yang sudah mengunjungi sendiri Arsad dan Ibunya, tampaknya sudah mempelajari langsung kasus itu dari kepolisian. Dia pun menegaskan memang langkah kepolisian sudah benar untuk menangkap Arsad.

Berikut lika-liku Fadli Zon sikapi kasus tukang tusuk sate yang hina Jokowi lewat meme, seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (1/11) pagi:

Fadli Zon sejak awal sebut Polri cuma cari muka

Fadli Zon menyayangkan adanya kejadian penangkapan tukang sate yang ditahan Mabes Polri lantaran dianggap menghina Presiden Jokowi melalui facebook. Fadli mengaku heran mengapa gara-gara masalah sepele itu, Mabes Polri langsung turun tangan."Kita sangat heran kok ada penangkapan orang yang bicara tersebut," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).Fadli yang juga Wakil Ketua DPR itu menegaskan, pihaknya akan segera mempelajari kasus tersebut. Termasuk akan terjun langsung dan mengunjungi pihak-pihak terkait."Kita akan pelajari. Tidak boleh ada abuse of power. Jangan ada yang cari muka di pemerintahan baru ini, termasuk polisi. Nanti kalau perlu kita akan kunjungi yang bersangkutan," jelas Fadli.Lebih lanjut, tegas Fadli, penangkapan terhadap tukang sate yang dilakukan Mabes Polri adalah tindakan yang berlebihan. Apalagi demokrasi di Indonesia dinilainya semakin maju dan berkualitas."Tindakan ini sangat-sangat berlebihan. Dan kita akan datangi yang bersangkutan," tandasnya.

Heran Prabowo banyak di-bully tapi tak diusut

Fadli Zon menilai kasus-kasus bully di media sosial sangat sering terjadi. Bahkan menurutnya, dia dan Prabowo juga sering di-bully lewat meme di media sosial tapi tak diproses secara tuntas oleh Mabes Polri."Terhadap Pak Prabowo juga sangat banyak tapi kenapa yang diusut cuma ini? Terhadap saya juga tiap hari banyak," kata Fadli di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/10).Fadli mengatakan, seharusnya penegakan hukum tidak pandang bulu. Menurutnya jangan hanya kepada pihak tertentu saja, namun polisi harus juga mengusut orang yang mengalami kasus serupa."Jangan hanya menghina pihak tertentu, pihak lain tidak diusut," kata Fadli.Fadli juga berencana akan menanyakan kepada Kabareskrim mengenai lima kasus yang pernah dia laporkan terkait bullying dirinya di media sosial."Ada lima atau tujuh kasus yang saya laporkan kenapa kok kasus-kasus saya tidak ditindak lanjuti?" ujar Fadli.Fadli mengaku dirinya bukan untuk mencampuri kasus ini. Dia mengatakan sebagai wakil rakyat memiliki tugas untuk membela kepentingan rakyat."Saya bukan untuk mencampuri ini, kita wakil rakyat mempunyai tugas membela kepentingan rakyat," katanya.Fadli mengatakan kasus tukang tusuk sate itu jangan dibuat rumit. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap rakyat kecil, karena banyak kasus-kasus besar tidak ditindaklanjuti."Katanya mau membela wong cilik, ini kok malah wong cilik dikriminalisasi," ujar Fadli.

Fadli Zon jenguk Ibu Arsad dan ikut sambangi Mabes Polri

Fadli Zon yang merasa gemas dan penasaran soal kasus tukang tusuk sate dan Jokowi, langsung berinisiatif mengunjungi Ibu Arsad, Mursida di kediamannya, Jumat (31/10). Usai mengunjungi Mursida, kemudian Fadli menemaninya ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk menemui Arsad yang sudah ditahan."Tadi kebetulan saya ke rumah Ibu Mursida di daerah Ciracas," kata Fadli kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (31/10).Fadli mengaku datang ke rumah Arsad dan ke Mabes Polri karena merasa prihatin atas kasus ini. Dia juga ingin meneliti dan mengkaji kasus MA yang dituduh menghina Presiden Jokowi."Kami ingin mengkaji lebih dalam jangan sampai hukum itu lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas," kata Fadli.Fadli mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya peduli terhadap rakyat kecil dan dia tidak ingin kasus ini menjadi politisasi hukum. Fadli juga menyiapkan pengacara untuk membela Arsad."Kita siapkan juga pengacara, dari pengacara yang sudah ada juga kita apresiasi," katanya.Fadli juga mengatakan dirinya akan bicara kepada pihak polisi untuk penangguhan penahanan Arsad. Fadli juga mengaku siap untuk menjadi jaminan bagi Arsad."Ya pokoknya penangguhan penahan itu kan prosedur hukum jadi kita perjuangkan untuk itu ya mudah-mudahan bebas," ungkapnya.

Akhirnya akui tukang tusuk sate salah, polisi sudah benar

Setelah menemui tukang sate yang hina Jokowi, Muhammad Arsad (MA), Fadli Zon akhirnya mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh MA. Fadli juga menilai tindakan polisi ini sudah baik dan benar."Tadi saya sudah ketemu dengan MA ditemani oleh Dirtipekus Pak Kamil, memang tentu saja ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan MA," kata Fadli Zon usai menemui MA di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).Setelah mendengar penjelasan-penjelasan polisi, dirinya keliru atas pendapat sebelumnya yang menyatakan hukum tajam ke atas namun tumpul ke bawah. Menurutnya, dalam kasus ini tidak ada yang dipolitisasi, polisi hanya melakukan tugas dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya."Setelah mendengar penjelasan-penjelasan bagaimana yang terjadi sesungguhnya, kita tidak ingin dipolitisasi dan kita lihat memang tidak ada unsur politisasi," ungkap Fadli.Dia juga menambahkan untuk kasusnya yang telah dilaporkan saat pilpres sudah ada progres, dan Fadli mengakui kasus ini murni pornografi karena ada unsur Jokowi sebagian orang menginterpretasikan ke Jokowi."Ada unsur pornografi, karena ada unsur itu jadi diinterpretasikan lain seperti itu," katanya.Fadli juga mengatakan masalah ini bisa jadi masukan bagi DPR, mungkin DPR bisa melakukan revisi terhadap Undang-undang agar UU bisa menegakkan hal seperti ini."Mungkin DPR bisa melakukan revisi terhadap Undang-undang supaya UU bisa menegakkan, ini masalah aturan main yang lebih tegas," katanya.Fadli mengatakan proses hukum harus tetap dijalankan namun dirinya beserta keluarga MA, tetap meminta penangguhan penahanan."Kita mintakan penangguhan penahanan, karena yang bersangkutan (MA) memang mengalami shock dengan kejadian ini," kata Fadli.Fadli berharap sekitar satu atau dua hari penangguhan penahanan terhadap MA dikabulkan.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jawaban Menohok Jokowi Pusat Data Jebol Menkominfo Didesak Mundur Semua Dievaluasi!
VIDEO: Jawaban Menohok Jokowi Pusat Data Jebol Menkominfo Didesak Mundur Semua Dievaluasi!

Presiden Jokowi merespons gegernya kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Baca Selengkapnya
Faldo Maldini Nilai Rocky Gerung Keliru: IKN Bukan Ambisi Jokowi
Faldo Maldini Nilai Rocky Gerung Keliru: IKN Bukan Ambisi Jokowi

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.

Baca Selengkapnya
Istana Sudah Terima Surat Arsjad Rasjid soal 'Kisruh' Kadin Tapi Belum Disampaikan ke Jokowi
Istana Sudah Terima Surat Arsjad Rasjid soal 'Kisruh' Kadin Tapi Belum Disampaikan ke Jokowi

Surat dikirim Arsjad setelah adanya Munaslub Kadin yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: Presiden Tidak Mau Mengadu
Mahfud MD Soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: Presiden Tidak Mau Mengadu

Mahfud MD Soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: Presiden Tidak Mau Mengadu

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Tuduhan Fachrul Razi soal Pencopotannya dari Posisi Menag karena Tolak Bubarkan FPI
Istana Jawab Tuduhan Fachrul Razi soal Pencopotannya dari Posisi Menag karena Tolak Bubarkan FPI

Fachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Arsjad Rasjid soal Kisruh Kadin Belum Sampai di Meja Saya
Jokowi: Surat Arsjad Rasjid soal Kisruh Kadin Belum Sampai di Meja Saya

Arsjad Rasyid mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Minggu, 15 September 2024.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Pastikan Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Dalam Tahap Penyelidikan
Menko Hadi Pastikan Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus Dalam Tahap Penyelidikan

Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.

Baca Selengkapnya
Jampidsus soal Kasus Dikuntit Densus 88: Sudah Diambil Alih Jaksa Agung
Jampidsus soal Kasus Dikuntit Densus 88: Sudah Diambil Alih Jaksa Agung

Kasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolda Sulsel soal Dugaan Intimidasi Wartawan Buntut Berita Pungli Pembuatan SIM
Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolda Sulsel soal Dugaan Intimidasi Wartawan Buntut Berita Pungli Pembuatan SIM

Kompolnas sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kapolda Sulsel. Namun belum direspons.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Respons Rocky Gerung Ditersangkakan PDIP
VIDEO: Hasto Respons Rocky Gerung Ditersangkakan PDIP "Jokowi Simbol Pimpinan Tertinggi"

Hasto menjawab tudingan Rocky Gerung soal ditersangkakan PDIP dalam kasus penghinaan pada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya