Vaksin palsu beredar, DPR salahkan Kemenkes dan BPOM yang lalai

Merdeka.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menegaskan, beredarnya vaksin palsu merupakan dampak dari kelalaian pemerintah. Maka dari itu, menurutnya Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab.

"Pemerintah lalai. Kewenangan tanggung jawab pemerintah pengadaan dan pengawasan. Apalagi ini vaksin yang disebar jutaan warga negara. Ini kelalaian. Apakah sistemnya, oknumnya, kita cari tahu. Bocor-bocor ini apakah karena orang perorang atau kongkalingkong dengan lembaga lain," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Menurut Politikus Partai Demokrat ini, pemerintah memang lalai. Sedangkan BPOM sendiri dalam aturannya tidak bisa melakukan tindakan penangkapan.

‎Dede juga menilai, kasus ini bukan kecil dan remeh. Dia menduga ada permainan mafia obat. Dia juga berharap, agar vaksin yang beredar segera ditarik kembali.

‎"Ini jangan-jangan ujung gunung es saja. Tersangka yang didapatkan buat produksinya dengan mudah. Bagaimana dengan industri mafia obat lainnya dalam skala besar," tuturnya.

Dede mengaku, pihaknya sore ini mengundang Kementerian Kesehatan, BPOM Biofarma, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal tersebut guna mencari solusi awal mengenai peredaran vaksi palsu tersebut.

"Kita masih beberapa hari ini rapat APBN-P. Karena saya melihat soal vaksin marak, kami sisipkan satu tambahan agenda vaksin palsu tersebut," pungkasnya.