Vaksin palsu, negara dinilai gagal jamin warga atas hak kesehatan

Merdeka.com - Kasus vaksin palsu yang belakangan ini marak beredar di sejumlah rumah sakit membuat para orangtua korban geram. Oleh karena itu, puluhan orangtua korban vaksin palsu bersama KontraS dan YLBHI mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda meminta pertanggungjawaban.

"Dalam kasus ini negara telah gagal untuk menjamin pemenuhan hak atas standar kesehatan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kejahatan vaksin palsu," ujar perwakilan KontraS, Puri Kencana Putri di RS Harapan Bunda di Jakarta Timur, Rabu (20/7).

Selain itu, Puri menuding upaya penegakan hukum yang dilakukan juga kenyataannya belum menyentuh keadilan dan cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen dengan pihak rumah sakit ataupun klinik.

"Negara belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin palsu secara menyeluruh dan keterlibatan berbagai aktor di balik bisnis vaksin yang sudah terjadi cukup lama ini," bebernya.

Puri juga mendesak Rumah Sakit Harapan Bunda agar bertanggungjawab atas praktik pemberian vaksin palsu. "Hingga saat ini pihak rumah sakit belum merespons tuntutan yang diajukan oleh para orangtua korban vaksin palsu," tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut Puri, Kemenkes harus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan farmasi dengan melakukan validasi terhadap distributor farmasi resmi.

"Selain itu lembaga-lembaga semacam Komnas HAM, KPAI dan lainnya turut merespons kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit. Penegak hukum juga harus mengambil tindakan tegas sehingga kasus ini tidak terulang kembali," tutup Puri.