Walhi: Jokowi harus batalkan pembangunan apartemen tanpa Amdal
Merdeka.com - Warga mengeluhkan pembangunan Apartemen Nine Residence, Kemang, Jakarta Selatan. Pembangunan apartemen itu tak memiliki Analisis dampak lingkungan (Amdal). Selain itu pembahasan Amdal dengan warga sekitar belum lakukan.
Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Heru Kundhimiarso mengungkapkan, pembangunan apartemen oleh grup Lippo itu sudah melalui pengecekan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dan diketahui tidak memiliki izinnya.
Atas temuan itu, Walhi sudah mengonfirmasi hal itu ke pihak proyek apartemen. Pihak pelaksana proyek pun mengakui dalam pembangunan apartemen itu tidak memiliki izin Amdal.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Siapa pemilik rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Siapa wakil presiden RI ke-9? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
"Kepala proyeknya mengakui itu melanggar, tapi kok malah terus melanjutkan proyek. Itu malah yang mengakui malah langsung dari pihak Lippo. Izin pembangunan apartemen itu hanya pendahuluan, bentuknya fondasi. Itu pun mestinya mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar," kata Heru saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/12).
Heru mengungkapkan, banyak pengembang yang tidak bertanggung jawab asal mendirikan bangunan saja. Pengembang berani melanjutkan pembangunan meski tidak ada Amdal karena diduga ada main mata dengan pejabat pemerintah DKI Jakarta.
"Faktanya banyak pelanggaran oleh pengusaha atau pengembang gedung tetap melakukan pembangunan meski tidak memiliki Amdal. Itu artinya ada oknum Pemda yang main mata. Padahal Pak Jokowi bilang, semua pembangunan gedung termasuk apartemen harus memiliki Amdal terlebih dulu sebelum pembangunan," papar Heru.
Atas kejadian itu, Heru meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindak tegas bangunan yang tidak memiliki Amdal.
"Jokowi dan Ahok jangan cuma pidanakan warga pembuang sampah dan penerobos jalur busway. Pidana kan juga pengembang dan kontraktor nakal yang membangun gedung tanpa prosedur izin yang benar atau tidak ada Amdal, karena mereka adalah perusak lingkungan. Pemerintah harus tegas, tutup dulu proyeknya sampai semua masalah yang terkait perizinan selesai," terang Heru.
Hingga berita turunkan, pimpinan proyek Apartemen Nine Residence, Kemang belum bisa dikonfirmasi melalui telepon selulernya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adanya moratorium diharapkan dapat menertibkan para investor asing yang membangun vila.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati juga menolak keras pembangunan bandara baru di Bali tersebut
Baca SelengkapnyaHarusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaTetangga sekitar rumah Ayu Dewi merasa keberatan dengan proses pembangunan rumah yang sudah berjalan selama 6 t
Baca SelengkapnyaSurat terkait kebijakan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca SelengkapnyaCalon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, mempertanyakan sikap PDIP terkait program pembangunan hunian empat lantai di Jakarta kepada Cagub Pramono.
Baca SelengkapnyaCawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca SelengkapnyaPramono tidak bisa memberi jawaban memuaskan saat Ridwan Kamil melontarkan pertanyaan terkait koefisien lantai bangunan (KLB) hunian yang optimal.
Baca Selengkapnya“Yang penting kan saya yang melanjutkan, bukan fraksi (PDIP) saya,” ujar Pramono saat berkampanye di kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).
Baca Selengkapnya