Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres: Jangan Sampai Ada Ketidakpercayaan Masyarakat untuk Bayar Pajak

Wapres: Jangan Sampai Ada Ketidakpercayaan Masyarakat untuk Bayar Pajak Merdeka Award 2022 Wakil Presiden Maruf Amin. ©BPMI Setwapres

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan sikap aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Hal itu disampaikan Wapres menyikapi adanya pemberitaan tentang gaya hidup mewah dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting," kata Wapres usai meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

Wapres menyampaikan gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalkan.

"Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan)," imbau Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.

"Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya," kata Wapres.

"Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali," tambahnya.

Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

"Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat," jelas Wapres.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Kita Amankan
Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Kita Amankan

Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak untuk Masyarakat, Pahami Jenis dan Cara Membayarnya
Manfaat Pajak untuk Masyarakat, Pahami Jenis dan Cara Membayarnya

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Dukungan BPK Agar Transisi Pemerintahan ke Prabowo Berjalan Baik
Jokowi Minta Dukungan BPK Agar Transisi Pemerintahan ke Prabowo Berjalan Baik

Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Prabowo ke Ketum Parpol Pendukung: Jangan Tugaskan Menteri Saudara untuk Cari Uang dari APBN!
Blak-blakan Prabowo ke Ketum Parpol Pendukung: Jangan Tugaskan Menteri Saudara untuk Cari Uang dari APBN!

Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Prabowo Terima Perintah Jokowi,
VIDEO: Respons Prabowo Terima Perintah Jokowi, "Kita Amankan Tiap Rupiah"

Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara

Baca Selengkapnya