Wapres JK Yakin Pilpres Berjalan Aman
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tidak ada kendala dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada April mendatang. Beberapa masalah seperti kasus tercecernya e-KTP juga tidak akan menjadi penyebab rusuh pada Pilpres nanti.
"Tidak saya kira. Untuk sekali lagi ada cara khusus kalau orang tidak punya hak pilih," katanya di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (18/12).
Dia menjelaskan, pihak KPU memiliki aturan untuk aturan para pemilih jika tidak memiliki e-KTP. Menurut dia jika tidak memiliki e-KTP masyarakat masih bisa mempergunakan kartu keluarga (KK).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Apa yang harus dilakukan jika KTP dipakai pinjol? Setelah buat laporan polisi, nanti dari surat laporan itu kalian buat laporan tertulis. Kalian datangi kantor pinjol itu kita sampaikan secara kronologis dan surat kita bahwa data kita itu dipakai orang, bukan kita peminjamnya,' lanjut Darmawan Yusuf.
"Ada aturan di KPU walaupun kita tidak punya e-KTP bisa pakai kartu rumah tangga dan sebagainya. Jadi KTP tidak menghalangi orang mempergunakan hak pilihnya," jelasnya.
Sebelumnya Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ferry Juliantono menyoroti beberapa masalah jelang Pemilu 2019. Mulai dari masalah daftar pemilih tetap hingga temuan e-KTP tercecer.
"Terus kemudian terakhir soal kardus itu juga sulit dijelaskan. KTP tercecer, ini fenomena di Pilkada Jakarta ada keraguan terhadap kemampuan KPU. Partai politik bukan hanya kami, seluruh partai juga menunggu pemutakhiran," kata Ferry dalam diskusi bertajuk 'Hitam Putih Kampanye Pilpres' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).
Ferry meminta penyelenggara Pemilu untuk segera mengatasi rentetan masalah tersebut. Sebab, dia melihat ada potensi kerusuhan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran jelang Pilpres 2019, jika sejumlah masalah itu tak segera diselesaikan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaPemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus membawa undangan atau formulir C6 untuk mencoblos ke TPS.
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta
Baca Selengkapnyawarga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca SelengkapnyaSoal Pilkada Jakarta 2024, RK titip pesan agar warga Jakarta bisa mengikuti Pilkada dengan tertib.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla dan keluarga akan berjalan menuju TPS.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaBudi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca Selengkapnya