Wapres Jusuf Kalla Akui Dana Riset di Indonesia Masih Rendah
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu CEO Bukalapak, Achmad Zaky membuat pernyataan di akun twitter yang menyebut anggaran R&D atau dana riset di Indonesia masih jauh dibanding negara lain. Itu diamini Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun Wapres JK punya alasannya. Salah satunya karena kebutuhan anggaran nasional lebih besar.
"Ya benar bahwa dari segi perbandingan, mungkin kita memang lebih rendah karena begitu banyak kebutuhan nasional kita," kata Wapres JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Wapres menjelaskan anggaran riset masuk dalam pos belanja sektor pendidikan yang diberikan untuk beberapa universitas dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Karena dukungan dana swasta dan perusahaan-perusahaan masih dibutuhkan untuk pengembangan riset. Dia mencontohkan di Jepang dan Korea. Walaupun dua negara itu memiliki lembaga riset tetapi diperkuat bantuan dari perusahaan-perusahaan.
-
Apa yang dimaksud dengan anggaran riset? Riset dan pengembangan teknologi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu negara.
-
Bagaimana cara negara-negara menentukan anggaran riset? Berdasarkan data dari tim R&D World pada 2022, setidaknya dana sebesar 2,476 triliun USD akan diinvestasikan secara global untuk dilakukan pengembangan riset.
-
Kenapa anggaran riset negara di dunia meningkat? Jumlah ini merupakan peningkatan 5,43 persen dari sebelumnya, di mana pada tahun 2021 biaya yang dikeluarkan untuk keperluan riset hanya sebesar 2,348 triliun USD.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang memberikan bantuan modal usaha produktif di Jateng? Bantuan yang bersumber dari Baznas Provinsi Jateng itu diberikan kepada 150 mustahik produktif dan 30 pendamping mustahik di Kabupaten Pekalongan, Kendal, Batang, dan Kota Pekalongan.
"Jadi banyak hal yang bisa diperbaiki. Jadi bisa universitas atau lembaga riset memunculkan produk yang dapat diproduksi dengan baik atau perusahaan itu yang memulai kemudian dibantu oleh lembaga riset pemerintah. Jadi itu banyak yang terjadi seperti itu," kata JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab polemik anggaran Riset dan Pengembangan atau research & development (R&D) Indonesia. Jokowi menyebut, anggaran R&D saat ini sebesar Rp 26 triliun. "Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset kita ini sudah Rp 26 triliun," ungkap Jokowi usai bertemu CEO Bukalapak, Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2).
Menurut Jokowi, anggaran R&D tersebut terbilang besar. Namun, tidak tertutup kemungkinan anggaran itu terus ditingkatkan.
"Ke depan kita ingin mengembangkan," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, anggaran R&D sudah menyasar kementerian lembaga. Dengan harapan, penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.
"Agar arahnya itu jelas. Tembakannya tepat, sehingga inovasi negara ini bisa muncul, muncul, muncul, muncul," kata Jokowi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peningkatan kualitas riset memang masuk dalam salah satu visi-misi Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaBerikut adalah deretan negara-negara yang memiliki dana riset terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran R&D selalu menjadi isu saat pilpres berlangsung.
Baca SelengkapnyaJokowi lantas meminta Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan dana riset dan pengembangan besar-besaran.
Baca SelengkapnyaDari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Nilai UKT Seharusnya Gratis Sesuai Konstitusi, Ini Bunyi Amanatnya di UUD 1945
Baca Selengkapnya