Follow
Wapres Minta 10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMK Direalisasikan
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta target 10 juta sertifikasi halal bagi skala usaha mikro kecil (UMK) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) segera direalisasikan. Tujuannya agar banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global.
"Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global, ini penting," kata Ma'ruf dalam acara pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Novotel Bangka Belitung, Selasa (14/6).
Dia menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS).
-
Apa saja arahan Ma'ruf Amin soal ekonomi syariah? 'Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah,' kata dia.Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Apa agenda Ma'ruf Amin ke PKB? 'Iya benar (datang) sebagai Dewan Syuro. Belum tahu (pembahasan apa), katanya rapat pleno,' ucap Tommy singkat.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) semakin membuktikan bahwa kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada umat Islam.
"Terkait jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal, peran penting dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak dapat dielakkan," jelasnya.
"Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal, MUI memiliki peranan strategis dalam proses penerbitan sertifikat halal yaitu dengan menetapkan fatwa fatwa halal," sambung Ma’ruf.
Dia meminta di bawah payung Undang-undang JPH, kerja sama BPJPH-LPH dan MUI serta pemangku kepentingan lainnya harus di dorong guna mempercepat program sertifikasi halal.
"Upaya ini harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan kawasan industri halal, pencatatan kodifikasi produk halal, pengembangan berbagai program pendukung lainnya," tuturnya.
Ma’ruf meyakini kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional akan terus meningkat. Harapannya, bisa mencapai 30 persen dalam waktu lima tahun ke depan.
"Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca Selengkapnya
Literasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkat lebih pesat dengan Islamic ecosystem (ekosistem halal) yang lebih kuat.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.
Baca Selengkapnya
Sejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
Baca Selengkapnya
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca Selengkapnya
UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.
Baca Selengkapnya
Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.
Baca Selengkapnya
OJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin memberi sanjungan kepada BSI karena mampu menggelar pameran ekonomi dan industri syariah terbesar.
Baca Selengkapnya
Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya