Wapres: Perlu kerja keras untuk capai keadilan sosial
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, dari lima sila dalam Pancasila, sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia jauh tertinggal di belakang. Karena itu semua komponen bangsa perlu kerja keras untuk mencapai keadilan sosial.
"Kita perlu kerja keras untuk mencapai keadilan sosial," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa, Menyongsong Seabad Kemerdekaan, Kamis (26/10) di Istana Merdeka, Jakarta.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, faktor kemajuan ekonomi akan sangat menentukan hal-hal lainnya, termasuk keamanan, sosial budaya, politik, juga hukum. Karena itu seluruh komponen bangsa, termasuk para cendekiawan dan ilmuwan harus bekerja keras memajukan ekonomi warga.
-
Kenapa Pilkada diperlukan? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita. Namun, apa sebenarnya Pilkada itu, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas arti dan pentingnya Pilkada serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemilihan ini.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Kenapa humas Kaltim penting untuk Pemilu? Humas yang memiliki jaringan komunikasi luas, kata dia, menjadi kekuatan dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi. Sehingga melalui forum ini, humas di tiap lembaga dan instansi mampu berkolaborasi, bersinergi dalam memastikan penyebarluasan informasi kepada publik secara akurat.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Kenapa kita perlu memperingati Hari Demokrasi Internasional di Sumut? Mengingat negara Indonesia menganut sistem demokrasi, penting untuk memahami esensi Hari Demokrasi Internasional.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Usaha memikirkan bersama secara komprehensif seluruh aspek kehidupan bernegara sangat penting. Namun faktor kemajuan ekonomi akan menentukan hal-hal lainnya," imbuh Wapres di hadapan peserta Munas yang terdiri dari para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia ini.
Sementara itu dalam laporannya Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, sebagai penyelenggara Munas Kedaulatan Bangsa menyampaikan perlunya membangun kesadaran kolektif, bahwa meskipun demokrasi kita mengharuskan adanya kalender Pemilu, Pilkada.
"Tetapi yang juga perlu diingat, hidup bangsa kita juga memiliki kalender lainnya yang harus dijaga. Di antaranya tetap harus ada yang menjaga urusan dan hak generasi mendatang, yaitu kelangsungan hidup dan kedaulatan bangsa," tandas Sudirman. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudirman mengaku teringat dengan suasana politik di 1998.
Baca SelengkapnyaHaedar meminta semua pihak menjaga diri dan jangan sampai terjadi pencideraan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca Selengkapnyapentingnya pemahaman sejarah kebangsaan sebagai landasan identitas bagi masyarakat Indonesia
Baca SelengkapnyaKabarhakam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran mengimbau, agar masyarakat terus memperkuat kebhinekaan
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca SelengkapnyaDua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaPansel mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK,
Baca SelengkapnyaUpaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.
Baca Selengkapnya