Warga akan somasi Bima Arya soal larangan perayaan Asyura

Merdeka.com - Surat edaran terkait larangan perayaan Asyura (hari raya kaum Syiah) di Kota Bogor, menimbulkan polemik. Warga berencana melayangkan surat somasi kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, untuk mencabut surat edaran tersebut, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

"Selain itu, imbas dari surat edaran tersebut hingga saat ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bukan hanya Bogor tapi jadi perhatian tingkat nasional. Oleh karenanya kami bermaksud meminta wali kota untuk mencabut kembali Surat Edaran tersebut," kata Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Menurutnya sebagai kepala daerah, wali kota berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; mengembangkan kehidupan demokrasi; menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

"Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan program strategis nasional; dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah," lanjutnya.

Lebih lanjut dia menilai Bima Arya melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pasal 28 ayat 1 dan 4 pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap HAM.

"Bahkan dalam ayat 2 setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," katanya.

Tak hanya itu, kebijakan Bima Arya juga diduga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

"Kami akan memberikan waktu selama tujuh hari sejak surat somasi ini disampaikan melalui Kantor Wali Kota Bogor. Jika dalam waktu tujuh hari somasi ini tidak dipenuhi dengan mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, kami akan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Negeri," ujar Sugeng. (mdk/cob)