Warga Mengaku Dibohongi Soal Pembelian Rumah di Makassar, Ini Tanggapan Danny Pomanto

Merdeka.com - Tensi politik di Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar terus memanas. Beredar video berdurasi 4 menit 7 detik berisi pernyataan warga yang mempersoalkan terkait rumah bersubsidi Korpri tahun 2016.

Ibu-ibu dalam video itu mengaku perwakilan 660 aparatur sipil negara (ASN) sebagai konsumen perumahan Korpri, masing-masing telah membayar tunai uang muka masing-masing Rp5 juta. Namun lima tahun berlalu, rumah itu belum berwujud dan menuntut Danny Pomanto yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Makassar untuk bertanggung jawab pengembalian uang tersebut.

Ada lima poin pernyataan ibu-ibu dalam video itu. Satu orang membacakan, lalu diikuti ibu-ibu lainnya.

"Kami ASN sebanyak 660 orang user perumahan Korpri merasa dibohongi atau ditipu secara sistematis dan massif oleh kebijakan rezim Danny Pomanto. Lima, bahwa kami ASN membayar tunai di kantor Pemkot Makassar namun sampai saat ini sudah 5 tahun, objek tersebut belum terlihat maka kami menuntut Danny Pomanto untuk bertanggung jawab dalam pengembalian DP itu secara tunai karena perumahan yang dijanjikan hanya pembohongan Pemkot Makassar pada rezim Danny Pomanto," kata ibu itu membacakan butir ke 4 dan ke 5 pernyataan sikap mereka.

Disebutkan, mereka masing-masing membayar DP rumah Rp5 juta secara tunai ke Pemkot Makassar. Bahkan atas undangan Danny Pomanto, mereka menghadiri peluncuran perumahan dengan melihat rumah contoh di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tahun 2016 lalu.

Dikonfirmasi terkait perkara tersebut, Danny Pomanto yang saat ini maju di Pilkada Makassar nomor urut 1 menegaskan tudingan dalam video itu adalah fitnah.

"Saya menjabat kala itu tapi urusan itu saya tidak terlibat. Ini fitnah luar biasa. Ada yang arahkan. Tunjukkan bukti-bukti kalau saya terlibat. Saya saja sempat suruh anak-anak (tenaga kontrak) untuk ambil rumah, hampir juga tertipu," tegas Danny.

Kata Danny, kalau merasa dibohongi dan ditipu, seharusnya yang dituntut adalah sekretariat Korpri yang mengurusi rumah bersubsidi. Namun memang di tahun 2018, sekretariat Korpri ini dihapus pemerintah pusat.

"Saya dituding melakukan pembohongan secara sistematis dan massif. Padahal pihak tertentu itu yang berlaku sistematis. Membuat video di salah satu hotel dan menyebarkan. Lalu muat di media online tanpa ada konfirmasi ke pihak saya," tandas Danny Pomanto.

Ditegaskan, tim hukumnya menggelar rapat soal rencana lapor ke polisi, termasuk melaporkan media online soal video itu tanpa konfirmasi. "Ini sudah pelanggaran ITE," tandasnya.