Airlangga tegaskan menteri boleh jadi jurkam Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar jika para menteri terdaftar menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Dia menuturkan tidak bakal ada bias kepentingan selama menjalankan tugas sebagai menteri, berikut juru kampanye.
"Tidak akan conflict of interests," kata Airlangga di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9).
Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas menteri bakal berbeda dengan memenangkan Pilpres. Seperti urusan ekspor di Kemenperin.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa MKGR mendukung Airlangga? “Kami sampaikan bahwa Ormas MKGR tegak lurus kepada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Bapak Airlangga Hartarto sesuai hasil Munas, Rapimnas, dan Rakornas Partai Golkar,“ tutur Adies dikutip dalam SE MKRG, Minggu (30/7).
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Jelas, kan tugas kementerian mendorong ekspor dan itu beda kalau menangkan pilpres," kata Ketum Golkar itu.
Airlangga memastikan jika bakal berkampanye akan mengambil cuti. Seperti ketetapan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan menteri untuk ambil kampanye maksimal 1 hari per Minggu.
"Kalau pada saat kampanye ya cuti," imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja, Freidrich Paulus Lodewijk, menegaskan tidak ada menteri kabinet yang masuk dalam TKN. Yang ada adalah juru kampanye yang berjumlah 5.279 orang.
"Kalau presiden kepala daerah menteri melaksanakan kampanye boleh-boleh saja dengan catatan mereka harus cuti dan cutinya pun diatur dalam satu Minggu hanya diijinkan satu hari," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sederet nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK masuk dalam susunan juru kampanye yang dirilis dalam situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada 15 nama menteri yang berasal dari partai politik dan profesional.
Menteri dari parpol:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly (PDIP)7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)
Menteri dari profesional:
12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil14. Menteri PAN-RB Syafruddin15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya