Anies Bicara Kecurangan Pemilu di Sidang MK: Titik Klimaks yang Menggerogoti Fondasi Demokrasi

Anies meminta Hakim MK untuk mengoreksi dugaan kecurangan selama Pemilu 2024.

Rabu, 27 Mar 2024 09:57:00

Anies menilai proses pemilu 2024 tidak dilaksanakan sesuai asas bebas, jujur dan adil.

Anies Bicara Kecurangan Pemilu di Sidang MK: Titik Klimaks yang Menggerogoti Fondasi Demokrasi

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan pidato sebelum sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) dimulai pada Rabu (27/3). 

Anies meminta Hakim MK untuk mengoreksi dugaan kecurangan selama pemilihan umum (pemilu) 2024.

Anies juga menyebut saat ini Demokrasi di indonesia sedang terancam dengan adanya kecurangan pemilu yang terjadi. Selain Anies, Muhaimin Iskandar (AMIN) juga menghadiri sidang perdana PPHU di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini.

"Apa yang kita saksikan saat ini bukanlah sekadar rangkaian peristiwa biasa, melainkan titik klimaks dari sebuah proses panjang yang telah menggerogoti fondasi demokrasi di negara kita," 

kata Anies dalam pidatonya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

merdeka.com

Anies menilai proses pemilu 2024 tidak dilaksanakan sesuai asas bebas, jujur dan adil. Menurut Anies, dugaan kecurangan-kecurangan pemilu yang jadi indikator pelemahan demokrasi.

"Pertanyaannya apakah Pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami jawab, tidak. Yang terjadi sebaliknya," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI ini menambahkan, kecurangan sudah terjadi sejak tahapan awal proses pemilu dengan adanya intervensi lembaga independen, penggunaan institusi negara untuk menangkan salah satu calon, dan tekanan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memengaruhi arah politik.

“Kita pernah melihat-penyimpangan di skala lebih kecil seperti Pilkada, populasi kecil tapi di skala yang besar dan lintas sektor baru ini kami semua menyaksikan,” ungkapnya

Anies memohon kepada MK untuk mengoreksi secara bijak kecurangan pemilu 2024 yang terjadi. Ia juga sampaikan MK harus koreksi kecurangan yang ada, agar praktik kecurangan serupa tidak dinormalisasi di masa depan. 

"Kami mohon kepada hakim untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan menjadi penjaga yang Teguh atas nilai nilai demokrasi dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya.

merdeka.com