Bahlil Bantah Jadi Ketum Golkar karena Dukungan Pemerintah: Jangan Anggap Semua Didesain
Bahlil mengaku mengikuti kompetisi secara fair mulai pendaftaran hingga penetapan.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membantah adanya campur tangan pemerintah atas kelancaran dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil mengaku mengikuti kompetisi secara fair mulai pendaftaran hingga penetapan.
"Boleh ngecek. Nggak pernah saya meminta untuk teman atau siapapun kompetitior saya suruh mundur, nggak ada. Saya ikut aja tapi memang kali ini yang lolos verifikasi cuma saya," kata Bahlil di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Menteri ESDM ini menyatakan, bahwa dia memenuhi syarat saat mendaftar sebagai calon ketua umum. Dia juga sudah mengantongi dukungan 30 persen dari total jumlah suara pemilih, yakni 469 suara.
Sehingga, dia membantah bahwa pencalonannya sebagai pemimpin partai beringin sudah di desain oleh pemerintah.
"Tanyakan pada DPD II dan I. Mereka mungkin karena kali ini calon ketua umumnya dari DPD I ya kapan lagi kira-kira begitu. Jadi jangan menanggap bahwa semua bisa didesain oleh pemerintah, nggak benar itu," ujarnya.
Bahlil juga menepis anggapan bila pemerintah ikut campur terhadap pencalonannya di Golkar. Dia lantas mengungkit saat Jusuf Kalla dan Airlangga Hartarto maju Ketum Golkar tak ada istilah intervensi pemerintah.
"Intervensi pemerintah, intervensi yang mana? Mas dulu calon calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Airlangga nggak ada tuh istilah itu," ujar Bahlil.
"Apa karena kebetulan saja dia menteri kemudian dibilang intervensi? Ngga ada itu intervensi. Jadi gak ada," pungkasnya.
