Bamsoet atau Airlangga yang Langgar Janji?

Merdeka.com - Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Airlangga Hartarto saling tuding melanggar kesepakatan 'gencatan senjata' yang digelar bersama Surya Paloh akhir September lalu. Bamsoet pun memutuskan untuk kembali maju jadi calon ketum Golkar di Munas Golkar awal Desember nanti.

Bamsoet mempersoalkan kesepakatan tentang mengakomodir para pendukungnya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurut Bamsoet, semua pendukungnya tidak mendapatkan tempat di kursi AKD DPR RI.

"Jangankan bicara soal pimpinan komisi yang diturunkan gara-gara mendukung saya kemudian dikembalikan, jangankan juga posisi pendukung saya yang sudah di komisi tertentu lalu kemudian digeser ke komisi yang sebetulnya bukan bidangnya atau tidak diminati oleh yang bersangkutan," ujar Bamsoet usai deklarasi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 22 November 2019.

Komposisi AKD DPR RI

Dari komposisi pimpinan komisi di DPR, memang tampak tak satupun pendukung Bamsoet yang mengisi. Komisi I misalnya, diisi oleh Meutya Hafidz, Komisi II Ahmad Doli Kurnia dan Komisi III Adies Kadir.

Komisi IV DPR diisi Dedi Mulyadi, Komisi V ada Ridwan Bae, Komisi VI diisi Gde Sumarjaya Linggih, Komisi VII ada Alex Noerdin, Komisi VIII dipimpin Ace Hasan Syadzili, Komisi IX Melki Laka Lena, Komisi X Hetifah Sjaifudian, Komisi XI Dito Ganindito.

Seluruh nama di atas, telah menyatakan diri untuk mendukung Airlangga Hartarto di Munas Golkar.

Kubu Airlangga Ungkap Isi Janji

Pendukung Airlangga, Adies Kadir gerah dengan tuduhan Bamsoet. Dia akhirnya ikut bicara. Adies hadir dalam pertemuan bersama Surya Paloh itu.

Dia mengakui, ada 'klausul' merangkul kubu Bamsoet di AKD. Tapi, maksud dalam kesepakatan tersebut, tidak seperti yang diutarakan oleh Bamsoet.

Adies menjelaskan, Airlangga menawarkan posisi-posisi tertentu kepada nama-nama yang diminta Bamsoet tersebut dalam penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Untuk semua posisi dan perubahan yang diminta oleh Bamsoet akan dibicarakan lagi seusai Munas Golkar.

"Itu sudah dilakukan Pak Airlangga, bahkan salah satunya ditawari posisi yang strategis. Jadi tidak benar jika Airlangga tidak memperhatikan dan menepati komitmen awal," ucap Adies.

"Jadi usai Munas Golkar masih dibahas lagi dan akan di rangkul semua, karena semua adalah kader Golkar," tambah Adies, Senin (25/11).

Tuduhan Kubu Bamsoet

Sementara Ketua Timses Bamsoet, Ahmadi Noor Supit menyatakan, 91 pendukung Bamsoet dicoret dari panitia kepengurusan Munas. Dia bahkan menegaskan, kesepakatan dengan Airlangga tak ada yang dijalankan.

"Ada persyaratan dari sebuah komitmen dilanggar, komitmen jadi tak berlaku, nggak boleh dong sepihak, harus dua-duanya gentle, kalau ada persyaratan persyaratannya harus dipenuhi dua-duanya," kata Supit di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Persyaratan yang diajukan BS (Bamsoet) tidak satupun yang dilaksanakan, itu adalah wanprestasilah kalau dalam bisnis," ucapnya.

Kubu Airlangga Bantah

Adies menjawab, dia tahu betul momen yang terjadi di kediaman Surya Paloh. Karena dia hadir saat itu. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Bamsoet yang melanggar komitmen perjanjian.

"Dalam pertemuan itu akhirnya dicapai kesepakatan agar Airlangga Hartarto mendukung dan menugaskan Bamsoet untuk menjadi Ketua MPR. Kemudian Pak Bamsoet akan mendukung Pak Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Golkar lagi dan semua cooling down, inilah inti dari pada pertemuan tersebut," tambah Adies.

Adies menuturkan dalam beberapa pertemuan yang digelar oleh belah pihak itu dilakukan agar meminimalisir perpecahan Golkar dan mempengaruhi roda pemerintahan mendatang.

"Saya saat itu mengikuti, melihat, dan mendengar langsung pertemuan itu. Yang mana kedua belah pihak ingin agar menjelang pelantikan presiden semua cooling down dan tidak terjadi gonjang-ganjing di tubuh Golkar yang di khawatirkan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan yang baru," ucap Adies.