Bantah Ahok, Azwar Anas sebut justru PDIP gratiskan saksi di TPS

Merdeka.com - Tudingan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada mahar politik untuk pencalonan kepala daerah lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali dibantah.

Setelah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, kini giliran Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang menegaskan, bahwa tuduhan calon inkumben gubernur DKI Jakarta itu sama sekali tidak benar.

Bekas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dua kali diusung PDIP dalam pilkada itu merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik. Bahkan, Anas justru merasa dibantu oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP,” tegas Anas seperti dikutip Antara, Sabtu (12/3).

Anas menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, dia justru malah dibantu oleh PDIP. Mantan anggota DPR ini mencontohkan, saat harus membiayai saksi-saksi, dia justru tak mengeluarkan uang sama sekali.

“Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain,” jelas bupati yang telah mendatangkan banyak penghargaan, khususnya bidang pariwisata, untuk Banyuwangi ini.

Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Anas bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.

Karenanya, Anas menegaskan bahwa biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi.

“Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahok memutuskan maju lewat jalur independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Meski tidak menyebut parpol yang dimaksud, pernyataan Ahok itu tersebut dianggap menyasar PDIP. Sebab, Ahok baru saja memutuskan 'meninggalkan' PDIP dan memilih jalur independen.