Bantah Ahok, Risma sebut tidak ada mahar politik di PDIP

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini angkat bicara soal tudingan adanya mahar politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Risma, yang juga merupakan salah satu kader terbaik PDIP, memastikan proses politik di partainya bersih dari mahar. Oleh karena itu, dia menilai opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik tidak benar adanya.

"Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah. Tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turun kan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," kata Risma kepada wartawan, Jumat (11/3).

"Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, enggak ada," tegas penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 ini.

Risma mengatakan, kalau mau menang dalam pilkada, seorang calon harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDIP yang surveinya sudah 30 persen, kata dia, kalau mau menang, maka perlu menggandeng masyarakat.

"Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek," tantang wali kota ketiga terbaik dunia 2014 ini.

Oleh karena itu, Risma menilai asumsi Ahok bahwa ada mahar politik di PDIP sehingga calon inkumben itu memilih jalur independen, sama sekali tidak benar.

"Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya teman-teman meluruskan, masak ada minta mahar? Demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun," tandasnya.

Risma juga menjelaskan kenapa dia lebih memilih menerima diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, seseorang tidak boleh meminta jabatan.

"Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen, berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu," ungkap Risma.

"Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Risma, dia secara moral merasa harus menyampaikan pembelaan ketika partainya dipojokkan seolah ada yang meminta mahar politik. Termasuk isu yang berkembang belakangan ini terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Makanya saya harus bela, wong saya enggak dimintain uang sama sekali. Saya yakin juga Pak Ahok gak dimintai," tukasnya.

"Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting, itu proses pemenangan ya begitu prosesnya. Karena itu sampai bawah sampai ranting bawah itu ada di PDI Perjuangan, sampai bawahnya ranting itu ada di PDI Perjuangan," jelasnya.

Karena itulah, Risma mengaku tidak mengerti kenapa kemudian ada isu seolah PDI Perjuangan minta mahar politik dalam mengusung calon di pilkada.

"Saya enggak ngerti, itu menerjemahkan sendiri menurut saya. Saya enggak pernah ngasih. Coba cek tanya, enggak ada. Kalau mereka sudah diminta bekerja untuk partai, langsung ikut bekerja langsung gerak ke bawah," bebernya.