Bawaslu Ingatkan Bakal Capres Tak Gunakan Politik Identitas saat Sosialisasi
Bawaslu menyatakan hasil kajian terkait Ganjar muncul di tayangan azan di salah satu stasiun TV akan diumumkan pekan ini.
Bawaslu akan mengumumkan hasil kajian terkait bakal capres Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan maghrib pada pekan ini.
Bawaslu Ingatkan Bakal Capres Tak Gunakan Politik Identitas saat Sosialisasi
Bawaslu akan mengumumkan hasil kajian terkait bakal capres Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan maghrib pada pekan ini.
Kendati hingga saat ini belum ada pasangan resmi capres dan cawapres, Bawaslu mengingatkan agar seluruh pihak tidak menggunakan hal-hal berkaitan dengan politik identitas .
"Azan masih proses lama. Kemudian kita imbau kepada parpol peserta pemilu untuk tidak menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan politik identitas. Belum ada capres saat ini, belum ada capres, tapi kita lagi kaji lembaga penyiarannya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (13/9).
Bawaslu menyatakan hasil kajian terkait Ganjar muncul di tayangan azan di salah satu stasiun TV akan diumumkan pekan ini.
"Minggu ini yang jelas. Kami sebenarnya punya 14 hari loh. Tapi daripada menjadi ini, kami ingatkan tidak boleh menggunakan politik identitas. Sudahlah, sudah selesai yang begini, ya," kata Bagja.
Bawaslu Koordinasi dengan KPI Bahas Video Azan Menayangkan Ganjar
Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait polemik video azan memunculkan Ganjar tersebut.
"Tentu kita akan koordinasi dengan KPI, karena ini salah satunya domain penyiaran dan Bawaslu. Saat ini kami lagi koordinasi kita tunggu ya dalam beberapa hari ini," ujar Bagja.
Bawaslu berharap polemik serupa tidak terjadi lagi. Bawaslu menyinggung soal kampanye di media elektronik telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), namun hanya selama masa kampanye berlangsung.
"Kami harapkan tidak terjadi lagi, ini tahapan sosialisasi. Ini juga ada beberapa stasiun TV menayangkan ada mars, beberapa peserta pemilu. Itu juga kami harapkan tidak dilakukan kembali. Karena alasannya, 'kami tidak mengajak'. Bukan tidak mengajaknya, ini frekuensi publiknya yang dipakai atau menunggu revisi PKPU tentang kampanye," tegas Bagja.
"Kami meminta ya silakan saja diatur oleh PKPU. Karena yang diatur paling jelas adalah kampanye untuk media elektronik kan 21 hari menjelang akhir masa kampanye. Itu yang diatur di UU 7 Tahun 2017. Untuk tahap sosialisasi kan tidak," imbuh Bagja.
- Kasus WNA Pakai Visa Investor untuk Bisnis Ilegal di Bali, Menkumham Pastikan Kaji Ulang VOA
- Korban Penembakan Pelaku Curanmor di Tangerang Meninggal, Sempat Jalani Pengangkatan Proyektil
- FOTO: Lebih Sederhana dari Innova Zenix, Ini Penampakan Mobil Paus Fransiskus di Papua Nugini yang Jadi Sorotan
- Kisah Nassef Sawiris, Muslim Kaya yang Terkenal dengan Jejak Bisnis Global
- Pasutri Berprofesi Satpam di BSD Ditangkap, Ternyata Terlibat Sindikat Pencurian Ribuan Motor
-
Alma Fikhasari
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
