Buntut OTT Wahyu Setiawan, DPR Bakal Evaluasi Rekrutmen Komisioner KPU
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengungkapkan keprihatinannya atas OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Peristiwa tersebut kata dia, mencoreng demokrasi Indonesia.
"Kita Prihatin atas Penangkapan OTT komisioner KPU ini sungguh sangat mencoreng dunia demokrasi kepemiluaan kita," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (9/1).
Menurut dia, peristiwa OTT terhadap Wahyu Setiawan menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya terjadi dalam pemilu, seperti pemilu legislatif (pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tapi juga dalam Pelaksanaan kebijakan kepemiluaan.
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
Komisi II, lanjut dia, akan melakukan evaluasi terhadap kriteria calon komisioner dalam proses rekrutmen ke depan. Dengan mempertimbangkan standar moral dalam penentuan calon komisioner.
Dia pun meminta KPU tetap berfokus pada proses persiapan Pilkada serentak. Diketahui Pilkada serentak akan berlangsung pada September mendatang.
"KPU mesti segera move on dan kembali fokus menyiapkan Pilkada serentak," tandasnya.
Alur Pemilihan Komisioner
Mekanisme pemilihan komisioner KPU melalui seleksi panitia seleksi (Pansel) berbarengan dengan anggota Bawaslu. Hingga nama yang sudah mengerucut dibawa ke DPR. Dewan, melalui Komisi II yang membidangi pemerintahan, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hingga anggota KPU, serta Bawaslu dipilih melalui pemungutan suara.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR Puan Maharani merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila.
Baca SelengkapnyaUji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaSetyo Budiyanto mengatakan, sejauh ini OTT masih diperlukan.
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyaelanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan dua capim KPK saat sesi wawancara melibatkan sembilan anggota Pansel KPK dan dua panelis tamu.
Baca SelengkapnyaPuan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca Selengkapnya