Follow
Cegah kepala daerah korupsi, politik dinasti harus dihentikan
Merdeka.com - Banyak ditangkapnya kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik mempertanyakan penyebabnya. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sempat menyinggung komitmen partai partai lama untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menjelaskan, partai politik harus mulai mengurangi kegemarannya mencalonkan dinasti politik untuk bisa mengurangi korupsi.
Hal itu dianggapnya akan melanjutkan atau melindungi Kepala Daerah sebelumnya yang notabene adalah keluarga dari para calon.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Siapa yang menolak dinasti politik? Abu Bakar pun turut menolak secara tegas konsep dinasti politik. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu Bakar menjelang wafatnya.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
"Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget ini orang populer diangkat tapi ga dilihat integritas dan kapasitasnya," jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).
Akibatnya, Bayu menilai, calon yang akhirnya terpilih malah tidak mengerti tugasnya sebagai kepala daerah.
"Saat menjabat tidak memahami tugas fungsi sebagai Kepala Daerah, cenderung kemudian menyalahgunakan wewenang," ujarnya.
Ia menilai partai politik juga harus berani menolak melakukan politik uang untuk mengurangi kecenderungan korupsi pada kepala daerah.
"Partai politik ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam Pilkada. Termasuk praktik money politic," jelasnya.
Bayu menegaskan, partai politik harus membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang memang berintegritas dan berkapasitas.
"Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca Selengkapnya
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti memajang spanduk "Ayo Lawan Politik Dinasti" di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko melihat dengan putusan MK membuat politik dinasti semakin tumbuh subur
Baca Selengkapnya
Menurut dia, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan, terlebih akan ada dampak untuk pemimpin mendatang.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi
Baca Selengkapnya
Di hadapan mahasiswa, Hasto menyinggung soal demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.
Baca Selengkapnya