Deretan Menteri dari NU di Kabinet Kerja Jokowi-JK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin telah mengumumkan menterinya. Kabinet era Jokowi diberi nama Kabinet Kerja. Pengumuman berlangsung di belakang Istana Negara.

Dari nama-nama tersebut, banyak wajah baru dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dari nama-nama tersebut, 4 di antaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara dua lainnya meskipun secara struktural tidak dari PKB, namun keduanya merupakan sosok kader NU yang sudah tak asing lagi di masyarakat.

Uniknya, salah satu kementerian, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), selama empat periode berturut-turut dipegang oleh orang NU.

Berikut menteri-menteri Jokowi-JK yang berlatar belakang NU, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Senin (27/10):

M Nasir, dari Rektor Undip jadi Menteri Riset & Pendidikan Tinggi

Muhammad Nasir dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi kabinet kerja periode 2014-2019. Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 27 Juni 1960 ini baru saja terpilih sebagai Rektor Universitas Diponegoro, pada 29 September 2014 lalu.Nasir menyelesaikan S1-nya di Universitas Diponegoro, Semarang. Pendidikan selanjutnya, Magister dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan PhD dari University of Science Malaysia.Pada 2010-2014 pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, serta Pembantu Rektor II Undip.Dalam kegiatan terakhirnya pada Kamis 23 Oktober, M. Nasir sempat sukses mainkan peran dalam acara pagelaran Ketoprak Spektakuler dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 57, dengan lakon Kumara Tegalrejo atau Pahlawan Goa Selarong, di GSG Soedarto,Kampus Tembalang Semarang. Hal ini dikutip dari situs undip.ac.idSuami dari Hasibyah ini, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sebelum ditetapkan sebagai menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, ayah dari empat orang anak ini sering datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Jokowi.

Hanif Dhakiri, dari aktivis PMII kini jadi Menaker Jokowi

Hanif Dhakiri resmi dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Kerja periode 2014-2019. Kader Partai Kebangkitan Bangsa tersebut kini menjabat sebagai Sekjen PKB.Pria berkacamata kelahiran Semarang 6 Juni 1972 ini pernah menjalankan studi pendidikan S-2nya di Universitas Indonesia.Hanif gabung dengan PKB sejak tahun 1998. Pada April 2005, Hanif yang pernah menjabat sebagai konsultan partai sekaligus trainer dan fasilitator dalam berbagai kegiatan politik PKB ini, resmi menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk periode 2005-2010. Di samping menjabat sebagai anggota Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tingkat pusat DPP PKB.Hanif dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Pada tahun 2006, Hanif yang juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini pun dipercaya untuk memegang jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011, sebuah organisasi sayap pemuda PKB.Karir politik Hanif berawal ketika ia bergabung sebagai aktivis gerakan mahasiswa, di mana ia kemudian menjadi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengalaman yang ia dapatkan pada akhirnya mengantarkannya menjadi konsultan independen untuk masalah social dan politik. Diantara berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang telah menjadi rekan kerja Hanif adalah Friedrich Naumann Stiftung (FNS), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).Selain itu, dia telah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya: Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan(2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Dari Sekjen PKB, kini Imam Nahrawi jadi Menpora

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrawi terpilih sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Mantan Sekjen PKB ini memiliki segudang aktivitas.Dia adalah direktur intervensi Surabaya dan CV. Alhidayah Surabaya. selain itu tak sedikit organisasi yang ditekuninya, antara lain dia pernah menjabat sebagai ketua PMII Jatim 1997 dan Ketua umum DKN Garda Bangsa pada 2002.Pria kelahiran Bangkalan ini memiliki gagasan untuk mengembalikan peran politik sipil secara partisipatif demi terwujudnya aspirasi rakyat yang reformatif., serta mengembalikan citra lembaga dan pribadi legislatif sebagai wakil rakyat yang hakiki.Dari tiga nama yang diajukan, dia termasuk sebagai calon bakal diusung untuk mendampingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Dipilihnya nama Imam bukanlah tanpa alasan. Dia berpengalaman baik di organisasi banom NU maupun dunia politik.Imam mempunyai strategi khusus dalam memenangkan pemilu 2014. Dia pernah menggelar acara bertajuk Lebih Dekat Dengan Wakil Rakyat. Menurutnya, acara-acara yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan menjalin silaturahim yang baik, sehingga membuat rakyat menjadi lebih dekat dengan para wakilnya di parlemen. Pada tahap selanjutnya, acara semacam ini akan memudahkan cita-cita PKB memenangkan Pemilu 2014.Dia juga pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan konstituen karena dengan kita menjalin silaturahim dan dekat dengan rakyat. PKB akan dapat dilihat sebagai partainya rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat.Imam juga menegaskan kader PKB mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu atau minder memproklamirkan sebagai warga NU dan PKB. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program stiker NU-PKB yang dijadikan kewajiban mutlak bagi kader PKB untuk menyebarkan stiker yang bertuliskan Aku Bangga Jadi Warga NU dan Aku Bangga Jadi Warga PKB minimal tertempel di 10 rumah tetangga terdekat.

Pernah tersandung plagiat, Marwan kini jadi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-JK. Karena kerjanya mereka mendapatkan jatah menteri pada kabinet kerja. Presiden Jokowi mendaulat Politisi PKB Marwan Ja'far menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Padahal Marwan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.Marwan kenyang malang melintang di dunia politik. Dia pernah menjabat menjadi Ketua Fraksi PKB DPR 2009-2014. Sebelumnya pernah menjabat sekretaris Fraksi PKB. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Ketika itu, dia kerap menuangkan gagasan cemerlang tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.Marwan juga memiliki latar belakang seorang konsultan hukum. Dia bekerja disebuah perusahaan advokat Rusdiono & Partners Law Firm sebagai Konsultan Hukum pada tahun 1999. Di samping bekerja di bidang hukum, pria kelahiran Pati, 12 Maret 1972 ini juga aktif dalam organisasi NU yaitu IPNU cabang Pati sejak tahun 1999 hingga kini dan sebagai Wakil Sekjen INKOPSIM NU Pusat pada tahun 1999 hingga 2004."Jejaring kuat, dan banyak menulis buku pro rakyat, saat ini mengimplementasikan apa yang dia tulis," ujar Jokowi saat mengumumkan susunan nama kabinet di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (26/10).Sebelumnya, Marwan pernah dituduh telah mencontek atau memakai sebagian karya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar Jusman Dalle saat menulis artikel berjudul "Pengelolaan Energi Libya Pasca-Qadhafi" yang dimuat di Koran Tempo Jumat 13 Januari 2012. Namun tudingan tersebut dibantah olehnya.Kalau ada yang mengatakan plagiat, saya membantah. Mungkin argumentasi, substansi dan sumber referensi sama. Itu saja," ujarnya.Marwan berkilah, sumber referensi yang dipakai dalam menulis artikel itu adalah tulisan Larry Diamond. Ia mengaku bukan kali ini saja dia menulis soal Libya. "Kalau baca tulisan saya sebelumnya, tulisan ini tidak jauh beda," ujarnya.

Lukman Hakim Saifuddin dipertahankan Jokowi jadi Menag

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dipertahankan menjadi Menteri Agama. Lukman terpilih dari 16 calon menteri dari kalangan partai politik.Sebelumnya, dalam pemerintahan SBY-Boediono, Lukman menjadi menteri agama menggantikan Suryadharma Ali, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana dan fasilitas ibadah haji tahun anggaran 2012-2013.Melihat latar belakangnya, Lukman Hakim Saifuddin sejak kecil terlahir dalam lingkungan agama yang bisa dibilang kuat. Bungsu dari 10 bersaudara ini merupakan anak pasangan KH Saifuddin Zuhri dan Solichah. Ayahnya tak lain menteri agama pada tahun 1962-1967.Pria kelahiran Jakarta pada 25 November 1962 sempat disebut-sebut sebagai tokoh PPP yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Namun dia lebih memilih berkiprah sebagai Wakil Ketua MPR.Ketika muda, Lukman sering dianggap sebagai kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili zamannya. Dia dinilai cerdas, modern, memiliki pemikiran yang terbuka, tapi juga berintegritas.Keterlibatannya di NU dimulai saat ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaannya di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda .Lukman secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, lalu menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003. Lukman juga menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007. Kini dia menjadi Ketua DPP PPP Periode 2007-2012.Meski telah menjadi salah satu pimpinan MPR, namun tak menjadikannya terkurung dalam ritual seremonial yang sunyi dari hiruk pikuk politik. Justru di lembaga yang semula kokoh itu dia merasa mendapat tantangan baru yang tak kalah menarik.Tak jarang, mantan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2011-2015 ini terdengar cukup nyaring menyuarakan suara-suara kritis terkait berbagai persoalan bangsa yang muncul dalam masyarakat.

Khofifah Indar Parawansa, dari jubir Jokowi jadi Mensos

Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial. Bukan kali ini Khofifah jadi menteri, sebelumnya dia pernah jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.Saat Pilpres 2014 lalu, Khofifah diminta langsung oleh Presiden Jokowi sebagai juru bicara. Alhasil, ketokohannya yang kuat di tengah perempuan NU turut mengantarkan kemenangan pasangan Jokowi-JK atas pasangan Prabowo-Hatta.Diketahui, Khofifah Indar Parawansa sendiri menyita mata masyarakat setelah sosoknya tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998 silam. Pidato politikus kelahiran 1965 ini menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat Sidang Umum MPR.Pada 1992, ibu empat anak ini terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992-1998. Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Pada periode 1998-2000, politikus yang sempat bercita-cita menjadi pembalap ini kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sosok alumni Pascasarjana FISIP UI ini kembali menunjukkan kiprahnya ada awal 2013, nama mantan Kepala BKKBN periode 1999-2001 ini kembali muncul dalam kancah politik nasional Indonesia saat maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 tetapi gagal. (mdk/has)