Dirotasi, loyalis Agung di DPR ancam mosi tidak percaya ketua DPR
Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar DPR kubu Aburizal Bakrie melakukan rotasi besar-besaran terhadap anggotanya di alat kelengkapan dewan (AKD) dan di komisi-komisi. Dalam rotasi tersebut, ada 33 anggota FPG yang dirotasi yang sebagian besar merupakan loyalis Agung Laksono.
Beberapa nama yang dirotasi adalah Zainudin Amali, Meutya Hafid, Dave Laksono, Fayakhun Andiardi, Melchias Mekeng dan beberapa nama lain.
Tak terima dengan rotasi yang dilakukan kubu Ical, pendukung Agung Laksono mengancam akan melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Dimana Golkar punya kursi terbanyak? Dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, menyatakan tengah mempertimbangkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR karena menyetujui surat keputusan tentang rotasi puluhan anggota DPR dari Fraksi Golkar.
"Pimpinan DPR kalau begitu memihak dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR," kata Fayakhun saat dihubungi, Selasa (21/4).
Fayakhun mengungkapkan, penerbitan SK itu mempertegas keberpihakan pimpinan DPR pada kubu Aburizal Bakrie. Kubu Agung sudah curiga keberpihakan pimpinan DPR saat tak membacakan surat SK Menkum HAM di paripurna.
"Kejanggalan terjadi sejak pimpinan DPR memilah surat-surat yang akan dibacakan di paripurna dan ketika menentukan rapat pimpinan yang dikategorikan penting dan mendesak," jelasnya.
Ketua DPR Setya Novanto menanggapi santai ancaman tersebut. Dia mengatakan, penerbitan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Novanto merasa dirinya hanya menjalankan amanah dari rakyat.
"Kita kan sebagai Ketua DPR hanya menjalankan amanah dari rakyat," kelitnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
omarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaKomarudin menjelaskan, pemberhentian dua kader PDIP itu karena adanya sengketa di internal partai.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaMassa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal rencana pelaporan Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania ke Bareskrim
Baca SelengkapnyaTia digantikan oleh Bonnie Triyana yang merupakan peraih suara kedua terbanyak di daerah pemilihan Banten I.
Baca SelengkapnyaDia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.
Baca SelengkapnyaDPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.
Baca Selengkapnya