Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Disebut 12 Kali Bolos Paripurna, GKR Hemas Pertanyakan Keabsahan Kepemimpinan OSO

Disebut 12 Kali Bolos Paripurna, GKR Hemas Pertanyakan Keabsahan Kepemimpinan OSO GKR Hemas di Gedung DPD RI Perwakilan DIY. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD), Kamis (20/12) kemarin. BK DPD menyebut jika pemberhentian sementara dilakukan karena GKR Hemas telah 12 kali membolos rapat paripurna DPD RI.

GKR Hemas pun membantah jika dianggap kerap membolos. GKR Hemas justru mempertanyakan dari mana asal perhitungan BK DPD RI tersebut.

"Ya enggak 12 kali (bolos rapat paripurna DPD RI). Itu hitungan dari mana?" tanya GKR Hemas di gedung DPD RI DIY, Jumat (21/12).

Permaisuri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengatakan, jika dirinya selalu mengisi daftar hadir atau absensi saat sidang paripurna DPD RI digelar. Hanya saja dirinya mengakui memang menolak duduk di dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO).

Istri Sultan HB X ini beralasan enggan hadir dalam persidangan yang dipimpin OSO karena menolak kepemimpinan OSO di DPD RI. GKR Hemas menyebut jika naiknya OSO sebagai pimpinan DPD RI merupakan hal yang ilegal.

"Saya menolak hadir. Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawan berarti saya secara langsung mengakui kepemimpinannya," tegas GKR Hemas.

GKR Hemas menambahkan jika dirinya memang pernah absen menghadiri sidang paripurna DPD RI selama dua kali persidangan. GKR Hemas menyebut jika dirinya sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait ketidakhadirannya dalam dua sidang paripurna.

"Pernah dua kali kalau tidak salah saya memberikan surat pemberitahuan tidak bisa hadir rapat paripurna. Ada dua alasan (tidak hadirnya GKR Hemas dalam rapat paripurna) yang tak perlu saya sampaikan. Tapi yang jelas alasan saya karena memang dalam rangka tugas," tutup GKR Hemas.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OSO Soal Ganjar-Mahfud Kalah di Quick Count: Ada Banyak UU yang Dilanggar, Ngerti Enggak?
OSO Soal Ganjar-Mahfud Kalah di Quick Count: Ada Banyak UU yang Dilanggar, Ngerti Enggak?

Ketum Hanura OSO menilai, banyak undang-undang yang dilanggar di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana

Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi Bakal Masuk Struktural Golkar, PDIP Sebut Rumor Selama ini Terbukti
Isu Jokowi Bakal Masuk Struktural Golkar, PDIP Sebut Rumor Selama ini Terbukti

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Oso soal Hasil Quick Count Pilpres 2024: Banyak Kejanggalan Dan Pelanggaran
Oso soal Hasil Quick Count Pilpres 2024: Banyak Kejanggalan Dan Pelanggaran

Hasil quick count dapat menyebabkan kebohongan di publik.

Baca Selengkapnya
9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
9 Hakim MK Dipolisikan Buntut Bocornya Informasi RPH Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning

"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.

Baca Selengkapnya
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang Bikin Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.

Baca Selengkapnya
Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Ini Respons Gerindra
Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Ini Respons Gerindra

Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Gerindra: Segelintir Elite yang Belum Move On

Baca Selengkapnya
Aduan Bawaslu Terhadap KPU Soal Pembatasan Pengawasan Ditolak DKPP
Aduan Bawaslu Terhadap KPU Soal Pembatasan Pengawasan Ditolak DKPP

KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024: Itu Wilayah MK
Jokowi soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024: Itu Wilayah MK

Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan wewenang MK.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Penggelembungan Suara PSI Baru Spekulasi, Harus Dibuktikan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Penggelembungan Suara PSI Baru Spekulasi, Harus Dibuktikan

Hadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi.

Baca Selengkapnya