Disebut Kapolri rawan konflik, Bawaslu Jabar petakan indeks kerawanan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut bahwa Jawa Barat dan Papua merupakan daerah yang harus diwaspadai karena rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018.‎ Kerawanan tersebut diakui pula oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

‎Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, akan langsung melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah paling rawan. Pemetaan itu saat ini tengah disusun lewat indeks kerawanan pemilu (IKP).

‎"Kita sedang merumuskan indeks kerawanan pemilu. (Kita) lagi petakan di 27 kabupaten/kota," kata Harminus di Bandung, Selasa (10/10).

Melalui IKP ini pihaknya akan bisa mengetahui, daerah di Jawa Barat yang berpotensi terjadi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada. Baik itu konflik antara pasangan calon dan konflik di antara para pemilih.

Dia melanjutkan, kerawanan yang condong terjadi di Jawa Barat sendiri sebenarnya adalah politik uang, baik yang dilakukan oleh pasangan calon kepada partai atau juga dari pasangan calon kepada pemilih.

Hal ini berkaca dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya pada 2016 lalu di tiga daerah di Jabar yakni Cimahi, Cianjur dan Bekasi.

"Di seluruh daerah kami melihat ada rawan money politic. Saat pencalonan seperti mahar dan politik uang kepada pemilih. Tapi melihat Pilkada kemarin Cianjur dan Bekasi yang terlihat ada kerawanan," jelasnya.

‎

Temuan itu, kata dia, terjadi di Kabupaten Cianjur di mana salah satu pasangan calon melakukan mobilisasi PNS. Sementara di Cimahi ada temuan politik uang.

Selain masalah-masalah tersebut, pihaknya juga mengingatkan KPU Jabar untuk bisa mengantisipasi dalam pelaksanaan kampanye nanti. KPU harus betul-betul melakukan penjadwalan waktu kampanye kepada setiap pasangan calon.

"Rawan juga saat kampanye. Karena tahun depan itu ada Pilgub dan Pilkada di 16 kabupaten/kota. KPU Harus memiliki kecermatan tinggi dalam mengatur kampanye," ujarnya.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi kerawanan yang terjadi di wilayah pemilihannya dengan menyelenggarakan Pilkada secara profesional.

"Langkah yang akan ditempuh KPU Jabar ingin memastikan bahwa KPU Jabar harus profesional dalam menyelenggarakan tahapan Pilgub dengan profesionalitas itu bisa terselenggara sesuai asas Pemilu bebas umum dan adil," ujarnya.

Namun, dia meyakini penyelenggaraan Pilkada di Jabar tidak 'sehoror' seperti apa yang disampaikan Kapolri. Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan tidak ada konflik yang menjurus pada masalah sosial. Ini juga berkaca dari pemilu sebelumnya.

"Saya kira kalau berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, tidak ada daerah yang dikategorikan merah di Jabar tersebut baik dari sisi politik maupun geografis. Kalau rawan selama penyelenggaraan Pilkada di Jabar enggak ada konflik yang menjurus pada kekerasan sosial ya," ujarnya. (mdk/rzk)