Follow
Ditanya Soal HGU Mukomuko, Helmi Hasan Tekankan Peran Pemerintah Selesaikan Konflik
Merdeka.com - Mendapat pertanyaan cara penyelesaian konflik Hak Guna Usaha (HGU) terlantar di Kabupaten Mukomuko, Calon Gubernur Helmi-Muslihan menekankan pemerintah harus arif dan bijaksana. Hal itu disampaikan Helmi saat menerima pertanyaan pada debat putaran kedua, Senin (23/11).
Helmi mengatakan, peran penting dalam penyelesaian konflik HGU ada di tangan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban.
"Pemerintah harus tegas menanggapi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Kejam sekali jika itu terjadi," ujar Helmi pada acara debat terbuka Cagub dan Cawagub Bengkulu di Hotel Mercure, Kota Bengkulu.
-
Siapa saja yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian yang transparan dan adil terhadap sejumlah sengketa Pemilu.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Kenapa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Bukan hanya untuk sengketa pemilu saja, mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara.
-
Siapa yang membahas masalah hilirisasi? Calon Wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi di awal debat. Salah satunya disinggung masalah hilirisasi.
-
Siapa yang Heru ajak diskusi soal kemacetan? “Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun Kementerian untuk bisa berdiskusi,“ kata Heru.
-
Siapa yang terlibat dalam penyelesaian isu air di Indonesia? Kerjasama Pemerintah dan PBB Dalam Konservasi dan Manajemen Air di Indonesia dan Pengadaan World Water Forum
Helmi menambahkan, menyelesaikan duduk permasalahan HGU juga harus melibatkan pihak-pihak terkait seperti dinas, akademisi dan praktisi demi menimbang keputusan terbaik untuk masyarakat.
"Paling utama adalah pelibatan masyarakat di dalamnya, karena hal itu berhubungan langsung dengan mereka. Ajak duduk bersama demi memberikan kebijakan terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.
Terkait penyelesaian konflik agraria jangan panjang, Helmi akan memberikan 100.000 hektare lahan produktif kepada masyarakat dengan 20 kunci kebahagiaan ala Helmi-Muslihan.
"Insya Allah 20 kunci kebahagiaan menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat Provinsi Bengkulu saat ini. Termasuk konflik agraria (HGU) di Kabupaten Mukomuko," tutup Helmi.
Kontributor: Roymond (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya
Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca Selengkapnya
Menurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Atgas menyampaikan, agenda tersebut merupakan silaturahmi yang telah lama direncanakan.
Baca Selengkapnya
Hadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto akan berkoordinasi dengan Mahfud MD usai dilantik menjadi Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Hasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca Selengkapnya
Berbagai cara dilakukan untuk menurunkan tensi politik menjelang Pilkada
Baca Selengkapnya