Follow
DPD diminta bentuk lembaga khusus awasi penggunaan dana reses
Merdeka.com - Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengusulkan DPD perlu diawasi terutama dalam penggunaan dana reses. Ini dilakukan mengingat tak adanya transparansi dalam penggunaan dana reses oleh tiap anggota perwakilan daerah itu.
"(DPD) harus dikontrol. Mungkin ada satu lembaga khusus untuk mengawasi. Apa yang mereka lakukan catat ke publik. Dana reses, ini harus dikontrol," kata Laode dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/5).
Menurut Anggota Ombudsman ini, harapan ada di pundak Oesman Sapta Odang (OSO) yang belum lama menjabat sebagai Ketua DPD. Ia berharap Ketua Umum Partai Hanura tersebut dapat membawa perubahan di lembaga perwakilan daerah ini.
-
Kenapa PDRI dibentuk? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Mengapa PDRI dibentuk? Pada momen ini, Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa menteri sedang ditahan Belanda.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Berikan Bang OSO waktu 6 bulan-sampai satu tahun," katanya.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto, menyetujui usulan pembentukan lembaga khusus pengawas untuk DPD. Menurut dia, lembaga yang dibutuhkan merupakan lembaga eksternal, sebab untuk internal, DPD telah memiliki Badan Kehormatan (BK).
"Saya sepakat. Pengawas eksternal untuk mengawasi penggunaan uang dan mengintrol setiap anggota," ujarnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya
Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya
Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca Selengkapnya
KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca Selengkapnya
DPA dibentuk Soekarno sebagai lembaga tinggi negara untuk memberi pertimbangan pada presiden.
Baca Selengkapnya
Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca Selengkapnya
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca Selengkapnya