Follow
DPR Sahkan Pembentukan Pansus Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Pembentukan Pansus merupakan respon DPR atas surat Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Respon tersebut bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pemindahan ibu kota. "DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota lalu mekanismenya apa, agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah Pansus," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang.
Kendati semua anggota DPR menyetujui hal tersebut, sempat diwarnai interupsi oleh anggota fraksi PKS Refrizal. Dia menolak ibu kota dipindahkan karena alasan pemerintah bermaksud memindahkan ibu kota dari Jakarta belum jelas.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Dimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? Tumpukan surat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemiilu 2024 yang telah dilipat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
"Setahu saya, jalan kereta api yang dibangun di Sulawesi Selatan juga belum selesai ini mau bangun ibu kota baru. Ini harus jelas Pak Ketua. Saya menolak pemindahan ibu kota. Jangan sampai kita punya dua ibu kota, sekali lagi saya menolak pemindahan ibu kota," ujarnya.
Fahri kemudian menjelaskan kembali pembentukan Pansus sebagai respon surat dari presiden. Studi yang dilakukan pemerintah bakal dilihat oleh Pansus. Setelahnya, Fahri mengetok pembentukan Pansus tersebut.
Nama Anggota Pansus
Sementara ada 30 nama anggota Pansus pemindahan ibu kota. Hanya Fraksi Demokrat yang belum menyerahkan nama.
Fraksi PDI Perjuangan:1. Charles Honoris2. Ihsan Yunus3. Adisatrya Suryo Sulisto4. Indah Kurnia5. Vanda Sarundajang6. Arteria Dahlan
Fraksi Golkar7. Zainudin Amali8. Dadang Muchtar9. Adies Kadir10. Muhidin Muhammad Said11. Sarmuji
Fraksi Gerindra12. Rahayu Djojohadikusumo13. Bambang Haryo14. Nizar Zahro15. Supratman Andi Agtas
Fraksi Demokrat16.17.18.
Fraksi PAN19. Yandri Susanto20. A Bakri21. Jon Erizal
Fraksi PKB22. Bertu Merlas23. Nihayatul Wafiroh
Fraksi PKS24. Mardani Ali Sera25. Sukamta
Fraksi PPP26. Arwani Thomafi27 Ahmad Mustaqim
Fraksi NasDem28. Syarif Abdullah Alkadri29. Ahmad M Ali
Fraksi Hanura30. Inas Nasrullah Zubir.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya
Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya