Fadli Zon Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR
Merdeka.com - Waketum Gerindra Fadli Zon menilai, gagal bayar asuransi Jiwasraya merupakan skandal besar yang harus dituntaskan. Karenanya, dia meminta fraksi di DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus).
"Karena ini bisa menjadi satu gate atau skandal yang mungkin terbesar yang pernah ada. Jadi harus diinvestigasi tuntas. Saya sih berharap mudah-mudahan ada Pansus Jiwasraya di DPR tergantung fraksi-fraksi yang ada mungkin perlu disusun dulu drafnya," ujar Fadli di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (27/12).
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Fadli mengatakan, selain Pansus itu juga perlu ditangani secara hukum oleh pihak kejaksaan, polisi atau KPK.
Dia menyebut, Pansus ini diperlukan karena ada urgensinya. Angka kerugiannya, lebih besar dari kasus Bank Century.
"Ini lebih besar dari Century. Ini di atas Rp10 triliun jadi menurut saya sangat wajar jika dibentuk Pansus Jiwasraya, Jiwasraya Gate," tegasnya.
Fadli juga mengatakan tidak perlu lempar tanggung jawab dengan menyalahkan pemerintah masa lalu. Dia menduga Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang keliru.
"Mungkin Pak Jokowi mendapatkan masukan yang kurang tepat atau salah dari anak buahnya. Jadi bisa menyesatkan. Lebih bagus fokus menyelesaikan masalahnya dimana," ucapnya.
Diketahui, Jiwasraya tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun. Kejaksaan Agung pun tengah menyelidiki kasus ini. Diduga ada kerugian negara mencapai Rp13 triliun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.
Baca Selengkapnya"Soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," kata Nasir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apabila Kemenag benar maka bisa dibuktikan di forum Pansus.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaHadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaAnggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengungkapkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memberikan tekanan kepada para anggota pansus angket haji.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat
Baca Selengkapnya