Biaya pemeliharaan rumah dan wisma DPR Rp 101 Miliar
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap jumlah anggaran pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR, dan Wisma Peristirahatan DPR untuk tahun 2012 sebesar Rp 101,1 miliar.
Kordinator investigasi dan advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setjen DPR tahun anggaran 2012, yang berlabel "RAHASIA" ditemukan banyak anggaran yang termasuk pemborosan.
"Seperti, alokasi anggaran untuk pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota dan Wisma Peristirahatan DPR RI untuk Tahun 2011 sebesar Rp 50.350.972.000, dan untuk anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 98.023.096.000," kata Uchok dalam rilisnya yang diterima merdeka.com, Selasa (10/4).
-
Apa yang didonasikan? CEO Apple, Tim Cook, menjadi eksekutif teknologi terbaru yang menyumbang $1 juta untuk komite inaugurasi Presiden terpilih Donald Trump.
-
Dimana dana korupsi Diezani disimpan? Dalam pernyataannya, Menteri Kehakiman Nigeria, Lateef Fagbemi, menyatakan bahwa dana yang dipulihkan ini merupakan contoh dari komitmen kedua negara dalam memerangi korupsi.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Apa kegunaan dana KIP? Dana ini biasanya dicairkan dalam beberapa tahap sepanjang tahun ajaran. Penting untuk selalu memantau saldo dan pencairan agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Dana KIP harus digunakan sesuai peruntukannya untuk menunjang pendidikan. Beberapa hal yang dapat dibeli menggunakan dana KIP antara lain: Buku dan alat tulis sekolah Pakaian seragam dan perlengkapan sekolah Transportasi ke sekolah Uang saku Biaya les atau kursus tambahan Biaya praktik tambahan dan magang Penting untuk menyimpan bukti pembelian sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.
Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, Uchok menyampaikan catatan:
1. Alokasi anggaran Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota dan Wisma Peristirahatan DPR tahun 2012 sebesar Rp 98 miliar dipergunakan untuk "Registrasi Kegiatan" sebesar Rp 2,9 miliar. "Alokasi anggaran untuk registrasi kegiatan sangat mahal sekali, dan perhitungan ini tidak masuk akal," kata Uchok.
2. Alokasi anggaran sebesar Rp 98 miliar dipergunakan juga untuk pembayaran retribusi listrik, telepon, gas, dan air Kompleks RJA DPR Ulujami, RJA Kalibata, dan Rumah Jabatan Pimpinan DPR sebesar Rp 3,2 miliar.
3. Alokasi anggaran Rp 98 miliar dipergunakan untuk pembangunan Rumah Negara sebesar Rp 85 miliar. Dan, pembangunan rumah negara ini tidak ada penjelasan dari DIPA Setjen DPR.
4. Selain alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp 98 miliar, ada lagi anggaran tambahan terpisah untuk program Pemeliharaan Ketertiban umum gedung, kantor, RJA, dan wisma DPR sebesar Rp 3,1 miliar diperuntukan pembayaran honor pada tenaga honorer pamdal sebanyak 53 orang yg belum diangkat menjadi PNS sesuai standar.
Dari penjelasan tersebut, Uchok mengatakan alokasi total anggaran untuk pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp 98 miliar ditambah Rp 3,1 miliar, menjadi Rp 101,1 miliar.
"Dengan demikian, terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR adalah akan berakibat akan adanya kenaikan BBM, lantaran ini merupakan realitas nyata penjebolan APBN yang disadari oleh anggota dewan," cetus Uchok.
Untuk itu, lanjut dia, Fitra meminta kepada Ketua BURT dan anggota dewan lainnya, sudah selayaknya anggaran pemeliharaan sebesar Rp 101,1 miliar dihemat dan direalokasikan ke program-program kerakyatan.
"Karena, sampai saat ini, banyak kok anggota dewan yang tidak menempati RJA lantaran publik tahu, bahwa memang anggota dewan tidak cocok tinggal di sana," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya